SAMPANG, Kompasmadura.com – Penyeludupan pupuk bersubsidi jenis ZA dan NPK Poskha yang digagalkan oleh Mapolres Sampang, Selasa (12/4/2022) malam menjadi perhatian serius bagi masyarakat. Kejadian itu menjadi catatan merah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Disperta-KP) Sampang.
Hal tersebut dinilai adanya kelemahan, kelalaian Disperta-KP dalam mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi. Pertanyaan itu disampaikan Ketua DPRD Sampang Fadhol, Rabu (20/4/2022).
“Kami meminta benahi pengelolaan distribusi pupuk bersubsidi. Karena kejadian ini tidak cukup sekali, pupuk bisa langka mahal harganya. Kasian kan petani,” katanya kepada kompasmadura.com
Politisi fraksi PKB menekan perlu dilakukan evaluasi dan pembenahan dalam distribusi pupuk. Supaya tidak lagi terjadi penyelewengan, penyeludupan yang dilakukan oleh oknum atau sekelompok orang yang merugikan banyak orang.
“Semua penyuluh, pihak distributor dan pemilik kios perlu ada penekanan, dan sigap jika ada oknum yang ditengarai akan lakukan penimbunan termasuk penyeludupan pupuk,” ujar Fadhol ditemui ruang kerjanya.
Kepala Disperta-KP Suyono mengaku kecewa tindakan orang/oknum yang berupaya akan menyeleweng kan/penyelundupan pupuk. Suyono mengaku telah mengajukan permintaan kebutuhan pupuk agar persediaan ini tercukupi sesuai dengan kebutuhannya didasarkan dari komoditas yang dikembangkan di Desa/Kecamatan.
Tapi, ada oknum atau sekelompok orang yang berupaya ambil keuntungan dari persediaan pupuk tersebut. Kedepan akan lagi dilakukan penekanan kepada penyuluh, pihak distributor dan pemilik kios agar tidak terulang kembali.
“Pupuk bersubsidi bisa lebih terukur dan tepat sasaran karena berbasis pada data di lapangan,” kata Yono panggilan akrabnya.
Dia pun mendukung Mapolres Sampang untuk mengusut tuntas kasus penyelundupan pupuk bersubsidi. Sepaya ada efek jerah terhadap oknum. “Saya benar-benar kecewa kepada beberapa oknum yang tidak menghargai jerih oaya kami saat mengusulkan kebutuhan pupuk ke kementerian pertanian,” pungkasnya. (Ful/Nin)
