close
SAMPANG

Rapat Paripurna DPRD Sampang, Bupati Dapat Kado 6 Poin Rekomendasi Panja LHP BPK TA 2022

IMG-20230703-WA0005

SAMPANG, Kompasmadura.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang kembali menggelar Rapat Paripurna. Acara dilaksanakan di ruang Graha Paripurna lantai II DPRD Kabupaten Sampang. Pada rapat tersebut, ada dua agenda pembahasan. Diantaranya : Nota Penjelasan Bupati Terhadap 2 Raperda, dan Nota Penjelasan Pengusul Terhadap 4 Raperda Inisiatif Serta Penyampaian Rekomendasi Panja LHP BPK RI Tahun Anggaran 2022.

Acara yang berjalan sempurna itu, dihadiri oleh Bupati Sampang H. Slamet Junaidi, Wakil Bupati Sampang H. Abdullah Hidayat, Ketua DPRD Sampang Fadol, Wakil Ketua I Amin Arif Tirtana, Wakil Ketua II Rudi Kurniawan, Wakil Ketua III Fauzan Adzima. Serta anggota dan kepala OPD, Camat dilingkungan Pemkab Sampang.

Pada kesempatan itu juga turut hadir seluruh jajaran Forkopimda Sampang, Ketua Pengadilan Negeri Sampang turut hadir dalam pembahasan itu. Hasil laporan Sekretaris DPRD Kabupaten Sampang, H Muhammad Anwari, menyampaikan bahwa dari 45 anggota DPRD yang hadir sebanyak 27 orang dan tidak hadir 18 orang dengan keterangan ijin 14, dan 4 orang lainnya tugas kedewanan. Artinya, rapat tersebut dilaksanakan karena sudah memenuhi kuorum kehadiran anggota sesuai peraturan yang ada. Wakil Ketua I DPRD Sampang Amin Arif Tirtana saat membuka acara paripurna tersebut menyampaikan, berdasarkan daftar hadir yang sudah memenuhi tata tertib dan peraturan yang ada, maka sidang paripurna dibuka.

Sementara, Anggota DPRD Sampang Ubaidillah yang didapuk sebagai Ketua Panja LHP BPK RI TA 2022, menyampaikan bahwa Panja memberikan apresiasi kepada Bupati Sampang beserta seluruh jajarannya yang telah berhasil meraih Opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) yang ke-5 kali atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022. Namun demikian tetap diperlukan adanya tindak lanjut hal Pemeriksaan BPK, sesuai perintah peraturan perundang-undangan.

Ada 6 poin rekomendasi Panja LHP BPK TA 2022. Di antaranya, Penataan Aset, Peningkatan PAD, Pengembalian kelebihan bayar Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga yang melaksanakan proyek konstruksi, salah satunya proyek JLS dan proyek di Dinas Pendidikan, yang totalnya mencapai Rp 1,3 miliar. Namun, jumlah tersebut bukan jumlah yang signifikan kalau dibanding dengan total pagunya.

“Dari rekomendasi tersebut sebanyak 7 OPD yang sudah kita panggil secara berkala termasuk disitu ada OPD penghasil yang punya kewenangan menarik retribusi, dan Inspektorat sebagai lembaga yang akan menindaklanjuti hasil rekomendasi BPK. Kemudian juga TAPD memang bagian tak terpisah dari seluruh OPD yang bisa menyelesaikan,” ujar Ubaidillah.

Panja merekomendasikan kepada Bupati Sampang melalui dinas teknis terkait untuk, menghitung dan menganalisa kembali potensial rate yang bisa didapatkan. Menata kembali target-target dan pencapaian pendapatan daerah dengan tujuan meminimalisir kebocoran penerimaan pendapatan sehingga hasil retribusi dan pajak semakin meningkat. Sinergitas antar OPD dalam upaya peningkatan PAD dari berbagai sumber dan menanggalkan ego sektoral OPD.

Kemudian berikutnya yaitu Khusus permasalahan pendapatan Retribusi IMB/PBG Perumahan diperintahkan kepada OPD teknis untuk mendata kembali developer yang masih menjalankan kegiatan usahanya namun belum menyelesaikan kewajiban retribusi perijinan untuk kemudian mengirimkan surat teguran kepada Developer tersebut dan ditindaklanjuti dengan pemantauan follow up dari Developer, untuk kemudian dilaporkan perkembangannya ke Koordinator Tim TLHP BPK. Terus berupaya meningkatkan pendapatan daerah, tidak hanya melalui teknologi melainkan harus melakukan pembaruan regulasi yang disesuaikan dengan PP Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dan terakhir Panja menilai adanya Potensi Pendapatan yang dimungkinkan untuk diperoleh dengan adanya Alun-Alun Trunojoyo antara lain : Retribusi PKL. Retribusi persampahan dan Retribusi Parkir. Maka dari itu hendaknya Pemerintah Daerah Mengelola, menertibkan dan menentukan penarikan retribusi pada kegiatan ekonomi disekitar alun-alun trunojoyo melalui sinergitas antar OPD.

Sementara itu dengan penuh tanggungjawab Bupati Sampang H. Slamet Junaidi mengatakan, setelah mendengar beberapa saran dan masukan dari DPRD Kabupaten Sampang, secara umum rekomendasi DPRD akan saya tindaklanjuti, dan berterima kasih. “Tentunya kita akan komitmen fokus untuk segera menyelesaikan rekomendasi LHP BPK RI tersebut,” singkatnya. (Ful/Nin).

Tags : Paripurna