SAMPANG, Kompasmadura.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang memanggil sejumlah warga ke Balai Desa Baruh, Kecamatan/Kabupaten Sampang. Pemanggilan mereka, dalam rangka pemeriksaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD Tahun 2021.
Sejumlah petugas dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang, satu persatu sejumlah KPM diminta keterangan dalam proses penyidikan. Pasalnya, dalam realisasi atau penyaluran bantuan diduga tidak mencapai 50 persen dari total KPM 267 orang. Faktanya, sebanyak 161 KPM yang tidak menerima.
Kasi Intel Kejari Sampang, Achmad Wahyudi membenarkan proses pemeriksaan terhadap para KPM. Mereka dipanggil sebagai saksi atas kasus dugaan penyelewengan Bansos Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2021 yang menyeret nama mantan Kepala Desa (Kades) setempat yakni Amin.
“Saya masih ada di kegiatan lain. Usai acara ini, saya ke tempat pemeriksaan,” katanya.
“Sebelumnya 2020, saya menerima bantuan itu. Tapi kemudian saya tidak menerimanya,” ujar Rohman salah satu KPM yang juga diperiksa.
Banyak pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh kejaksaan. Namun dirinya itu tidak ingat sepenuhnya. “Lupa mas, apa saja yang ditanyakan. Pokoknya seputar tentang penyaluran Bansos BLT-DD 2021,” kata pria berusia 28 Tahun itu. (Ful/Nin)
