SUMENEP, Kompasmadura.com – Kabupaten Sumenep resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam Rapat Paripurna DPRD, Rabu (22/10/2026).
Pengesahan ditandai dengan Penandatanganan Naskah Berita Acara Persetujuan Bersama antara Bupati dan DPRD Sumenep. Rapat dipimpin Ketua DPRD Sumenep H. Zainal Arifin, S.H., M.H.
Hadir Wakil Bupati Sumenep KH. Imam Hasyim, SH, MH, Forkopimda, Sekda, TAPD, Kepala OPD, Camat, serta awak media.
Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumenep, Wahyudi, S.Sos, dalam laporannya memaparkan 5 rekomendasi penting Banggar.
Pertama, penyesuaian Pendapatan Transfer berupa DBH, DAU-Block Grant, DAU-Specific Grant, dan DAK Non Fisik TKD Guru. Kedua, penyesuaian Silpa BLUD RSUD dr. H. Moh. Anwar, RSUD Abuya Kangean dan Puskesmas. Ketiga, penyesuaian Belanja Daerah.
Keempat, Banggar meminta Pemkab mengoptimalkan fungsi Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Polindes serta pemerataan tenaga kesehatan, khususnya di wilayah kepulauan.
Kelima, Banggar mendorong peningkatan dukungan pembangunan dan rehabilitasi fasilitas keagamaan melalui Dinas Sosial.
“APBD adalah dasar pijakan eksekutif menjalankan roda pemerintahan. DPRD akan melakukan pengawasan ketat agar tepat sasaran,” tegas Wahyudi.
Sementara Sumenep Wakil Bupati KH. Imam Hasyim, SH, MH, mewakili Bupati Sumenep, Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, SH, MH, menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas kerja keras membahas APBD 2027. Menurutnya, kemitraan harmonis eksekutif-legislatif menjadi kunci kesejahteraan masyarakat.
Secara garis besar, postur APBD 2027 setelah pembahasan Banggar dan menindaklanjuti Surat Kemenkeu RI Nomor S-95/PK/2026 adalah Pendapatan Rp2,124 triliun dan Belanja Rp2,264 triliun, sehingga defisit Rp140,2 miliar. Defisit ditutup dari pembiayaan netto, dengan Penerimaan Pembiayaan Rp165,2 miliar dan Pengeluaran Pembiayaan Rp25 miliar.(Rus/Nin)
