PAMEKASAN

PAMEKASAN, Kompasmadura.com – Realisasi atau penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) pada Tahun 2021 di Pamekasan masih carut-marut. Carut-marutnya realisasi itu ditegerai adanya penyalahgunaan dana Bantuan Sosial (Bansos) yang dilakukan oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Tamberu Kecamatan Batumarmar Pamekasan. Mantan Kepala Desa (Kades) Eni Sumaryati dan Pejabat (Pj) Kades Ruslianto Desa Tamberu Kecamatan Batumarmar Pamekasan terindikasi lakukan penggelapan dana Bantuan Sosial Tunai (BST) periode Mei-Juni Tahun 2021 milik penerima manfaat atas nama Kuswanto, Misyana, dan Hairus.

Padahal, berdasarkan data DTKS kementrian Sosial Republik Indonesia, keduanya tercatat sebagai penerima manfaat bantuan BST. Namun sampai sekarang, keduanya tidak pernah menerima hak-hak sebagai bansos BST periode Mei-Juni Tahun 2021. Ironisnya, diketahui bantuan itu telah dicairkan oleh oknum tanpa diserahkan kepada Misyana dan Hairus sebagai penerima manfaat berdasarkan data DTKS kementrian Sosial Republik Indonesia.

Atas dasar dan temuan itulah, per tanggal 12 April 2022, mantan Kades Eni Sumaryati dan Pj Kades Ruslianto Desa Tamberu Kecamatan Batumarmar Pamekasan resmi dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH) oleh Bram Satriyo Buono kuasa hukum pelapor. Tidak tanggung-tanggung, mereka dilaporkan ke Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jatim dengan kasus yang berbeda. Yakni, dugaan gelapkan dana bansos BST dan program bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sejak 2018 hingga saat ini “Atas temuan itu, mantan Kades dan Pj Kades Desa Tamberu kami lapaorkan dengan kasus dugaan menggelapkan Bansos BST periode Mei-Juni Tahun 2021, dan kami kira sudah jeas ceritanya ya yang kasus BST,” kata Bram Satriyo Buono kuasa hukum pelapor.

Sementara untuk bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bram mengatakan, ada dua orang sebagai penerima manfaat berdasarkan data DTKS kementrian Sosial Republik Indonesia yakni Suti Hartini, Muslimah. Berdasarkan informasi dari dinas social Kabupaten Pamekasan, keduanya tercatat sebagai penerima bantuan PKH sejak Tahun 2018 sampai Sekarang. Dan saudari Muslimah ini pun juga tercatat sebagai penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sejak tahun 2019 sampai sekarang.

“Sampai sekarang mereka tidak pernah menerima hak-haknya, tidak pernah menerima kartu ATM ataupun tanda penerima manfaat lainya. Karena mereka sejak 2017, keduanya bekerja di luar negeri (malaysia,red),” ceritanya.

Tapi pertanyaan, kenapa bantuan itu bisa dicairkan sementara orangnya berada di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW)? Maka kesimpulkanya adalah ada oknum yang sengaja memanfaatka keuntungan bansos tersebut. “Suti Hartini itu baru balik ke Madura termasuk ibu Muslimah baru kembari ke kampung halamannya tahun 2021,” imbuhnya.

“Selama bekerja diluar Negeri (Malaysia,red) mereka tidak pernah dikonfirmasi atau diberitahu oleh pihak Pemdes sebagai penerima manfaat bantuan Sosial,” sambungya. Maka berdasarkan diatas disimpulkan bahwa Mantan dan Pj Kades Tamberu, diduga kuat melanggar pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 3 Jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi. “Laporan sudah kami serahkan dan kami telah menerima surat terima sebagai pelapor dugaan perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum Desa,” pungkasnya. (ful/Nin)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *