SAMPANG, Kompasmadura.com – Kementerian Sosial (Mensos) melalui PT Pos Indonesia telah menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Sampang. Hingga saat ini, bantuan tersebut masih berlangsung dibeberapa Desa yang tersebar di 14 Kecamatan Sampang.
Namun sayangnya, bantuan BPNT itu dinilai masih carut marut. Kendatinya banyak temuan dan keluhan oleh KPM diberbagai Desa. Semisal, kualitas sembako berupa beras kurang layak, bahkan adanya disinyalir jadi bajakan dan keuntungan bagi oknum yang memanfaatkannya.
Namun informasi yang diterima media kompasmadura.com, bahwa di Desa Sogien penyaluran bantuan kepada KPM hampir 100 % terealisasi. Tapi kabar yang beredar, bahwa Ismail sebagai PJ Kades Sogien dalam memberikan undangan bantuan BPNT kepada KPM di Desa Sogien melibatkan non perangkat.
Artinya, Pj Kades Desa Sogien tidak melibatkan perangkat desa sebagai struktural di Desa tersebut. Pj Kades lebih memanfaatkan orang lain yang bukan perangkat Desa setempat.
Saat dikonfirmasi kepada PJ Kades Sogien Omben dirinya tidak menepis kabar yang diterima kompasmadura.com. Alasan tidak melibatkan perangkat Desa karena kantor balai Desa masih dalam proses rehabilitasi.
“Oh ia benar bos, perengkat tidak dilibatkan dalam penyaluran bantuan BPNT itu, mereka belum difungsikan,” akunya.
Alasan lain, Ismail mengaku dikerja waktu dalam merealisasikan bantuan BPNT. “Saya terima undangan itu hari Rabu dan hari Kamis penyalurannya,” ceritanya. Maka untuk mempercepat realisasi itu, pihaknya melibatkan non perangkat atau memanfaatkan pendamping PKH melalui kelompok.
“Kebetulan pendamping PKH itu orang Sogien sendiri, jadi kami minta bantuan tenaga dan memanggil para kelompok karena mereka dianggap tau nama nama penerima bantuan BPNT itu sendiri,” imbuhnya.
Ditanya apakah penerima manfaat masih membeli sembako ke E-Warung pasca menerima uang dari PT Pos Indonesia? Ismail secara tegas memberi leluasa kepada PKM. Di Omben khusus di Desa Sogien berupa uang semuanya, dan tidak ada pemotongan sepersen pun,” ujar Ismail.
“Kalau balai Desa nanti sudah selesai, maka semua perangkat akan diaktifkan kembali. Karena mereka diberi upah atau honor,” sambungnya.
kompasmadura.com mencoba menelusuri pernyataan PJ Kades Sogien, ternyata dibenarkan oleh satu perangkat Desa setempat berinisial AZ. Dirinya merasa kecewa lantaran tindakan atau kebijakan PJ Kades Sogien melibatkan orang non perangkat Desa dalam penyaluran bantuan BPNT tersebut.
“Saya kecewa mas, kenapa harus orang lain yang bukan perangkat Desa. Dan pak Pj Kades tidak ada konfirmasi kepada perangkat lainnya,” singkatnya. (Ful/Nin)
