SUMENEP, kompasmadura.com – Rencana impor garam oleh Pemerintah, dapat merugikan terhadap petani atau petambak garam lokal khususnya di Kabupaten Sumenep. Sebab, berpengaruh terhadap kesejahteraannya petambak. Salah satunya, pada harga garam di tingkat petani akan mengalami penurunan.
“Jika impor garam masuk, kami kawatir harga haram akan menurun. Bahkan seperti tahun-tahun sebelumnya, yang hanya dihargai Rp 400 hingga 500 ribu perton,” keluh Yusuf (46) petani garan asal Desa Pinggir Papas Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, Minggu (04/01/2018).
Ia juga menuturkan, harga garam impor saat ini tidak bisa dijadikan acuan harga garam dalam negeri(nasional). Jika memang pemerintah tetap melakukan impor garam, pihaknya meminta pemerintah agar ada pembeda harga antara garam impor dan garam rakyat.
Sebab, kalau sampai harga garam petambak dibawah harga garam impor maka akan berdampak negatif terhadap sikologi para petambak dalam memotivasi meningkatkan kwalitas dan kwantitas hasil garam lokal.
“Kalau memang harus impor, tapi harus memikirkan kami mas sebagai petambak, agar tidak berdampak ke harga garam rakyat,” pintanya.
Oleh sebab itu, sambung pria yang sudah puluhan tahun menjadi petambak itu, mengatakan petani juga butuh kepastian harga atau payung hukum harga minimal.
“Kami butuh kepastian harga yang layak dari pemerintah, sebab mulai dulu harga garam tak mensejahterakan petani mas, baru tahun lalu harga garam yang stabil,” imbuhnya.
Kemudian, menurutnya dalam menyikapi persoalan garam impor ini, baik dari proses pendistribusiannya, harus dilakukan beberapa tahap, artinya skala kuota dari beberapa tahap harus jelas dan transparas.
Karena, bila dalam proses tahap realisasi garam impor belum selesai tetapi sudah memasuki musim panen raya maka secara otomatis pemerintah harus menutup realisasi garam impor tersebut. “Dengan begitu, kan hasil garam rakyat bisa terserap dengan baik dan harganya akan layak,” tutupnya. [Die/Nin]
