close
SUMENEP

HMPG Jatim Gelar FGD terkait Impor Garam

IMG_20180126_220815

SUMENEP, kompasmadura.com – Keputusan Pemerintah terkait rencana impor garam tahun 2018 mendapat perhatian serius dari Himpunan Masyarakat Petambak Garam (HMPG). Menyikapi hal itu, HMPG melakukan forum – forum group discussion (FGD) di salah satu rumah makan di Kabupaten Sumenep, Jum’at (26/01/2018).

Kegiatan diskusi dihadiri oleh puluhan petani garam se Madura, perwakilan Direktur PT. Garam, perwakilan Kementerian Kemaritiman RI, Perwakilan  Akademisi salah satu Dosen di ITB, serta Direktur Jasa Kelautan, Direktorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Ketua HMPG Pusat, Edi Ruswandi mengatakan Forum tersebut, dilakukan sebagai solusi terkait tata niaga garam yang sangat ramai dibicarakan bahwa regulasi dan kebijakan pemerintah pusat sangat merugikan terhadap masyarakat utamanya petani garam. Salah satunya, pada importasi garam.

“Bayangkan impor 3,7 juta ton itu adalah impor yang sangat mengerikan sekali, karena stok garam yang dimiliki petani masih banyak, sekitar 20 hingga 30 persen yang masih belum terserap oleh pasar, baik konsumsi maupun industri,” ungkapnya, Jum’at (26/01/2018).

Selain itu, pihaknya juga kwatir jika pemerintah melalukan importir garam akan berdampak terhadap stok garam petani tidak akan terserap.” Kalau garam impor datang maka akan mengubur stok garam yang masih dimiliki oleh masyarakat atau petani garam,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Jasa Kelautan, Direktorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Abduh Nur Hidayat membenarkan bahwa pemerintah menetapkan impor garam tahun 2018 sebanyak 3,7 juta ton. Namun, sesuia data Badan Pusat Statistik (BPS) impor garam yang harus di impor maksimal 2,2 ton.

“Saat rapat koordinasi dengan pihak terkait dan DPR khususnya komisi empat ibu Menteri KKP yang hadir. Dalam kesempatan itu data yang diperoleh KKP dari BPS impor garamnya itu tidak setinggi 3,7 juta ton. Dengan perhitungan yang ada 2,2 juta ton,” ungkapnya.

Kendati demikian, tambah Abduh, nanti akan dilaksanakan rapat kerja gabungan antara Komisi IV dan Komisi VI DPR RI bersama kementerian teknis terkait. Harapannya pemerintah bisa menetapkan kembali kesesuaian untuk mengamankan industri di hilir terkait kecukupan bahan baku tapi juga menjamin serapan garam lokal dengan harga yang wajar.

“Kebutuhan garam nasional kisarannya maksimal 4,2 juta ton. Tapi impor untuk memastikan bahan baku beragam industri tidak terganggu. Kami juga memastikan impor garam industri boleh dilakukan oleh masing-masing perusahaan yang bergerak di bidang industri boleh dilakukan oleh masing-masing perusahaan yang bergerak di bidang industri garam sementara PT Garam fokus di bahan pangan,” pungkasnya.

Dilain pihak, Direktur Utama PT Garam, Budi Sasongko mengatakan saat ini, dari kouta ditahun 2017 lalu, masih punya 76 ribu ton. Apabila dibutuhkan untuk konsumsi bisa dipakai garam PT Garam tersebut. Tambah dia, melihat produksi garam PT Garam yang menghasilkan 1,3 juta ton 2017 lalu. Sehingga, masih cukup digunakan hingga bulan maret 2018.

“Jadi jangan impor dulu, menurut saya masih belum waktunya impor, supaya harga di petani bagus. Ini perlu kita jaga, apalagi ada laporan, masih banyak stok garam di petani,”” ujarnya.

“Kalau memang betul masih banyak stock garam rakyat belum terserap, kami siap membelinya atau menyerap garam rakyat,” tegasnya. [Die/Nin].

Tags : Petani Garam