BANGKALAN, Kompasmadura.com – Munculnya penggalangan KTP yang dilakukan oleh oknum camat untuk mengusung calon bupati dari jalur independent, mendapatkan kecaman keras dari Aliansi Masyarakat Peduli Pilkada Bangkalan Bersih (AMP2B2). Sebab dinilai melanggar aturan yang ada.
Dalam Aksinya, Ratusan Massa mendatangi sejumlah kantor pejabat Bangkalan, diantaranya Kantor Bupati Bangkalan, Sekretariat DPRD Bangkalan, Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Polres Bangkalan.
Achmad Zubari selaku Orator Aksi, dirinya sangat mencam keras oknum camat yang ikut dalam pusaran politik praktis, sebab hal itu tidak diperbolehkan dalam UU.
” Ini tidak bisa dibiarkan Pemkab melalui dinas terkait harus memberikan sanksi tegas,” teriaknya.
Zubari, menyampaikan bahwa modus yang dilakukan oleh camat bertujuan untuk mengamankan jabatannya, dengan beraninya melabrak UU yang ada.
“Insepoktorat bersikap tegas, jangan menunggu bola dari bupati, karena ini sangat fatal, bagaiman pelayanan kepada masyarakat akan baik, jika PNS nya sibuk ikut dalam pusaran politik praktis,” kecamnya.
Terpisah, Asisten satu bagian Kepemerintahan Ismet Effendi, didampingi dengan Kepala Inspektorat Bangkalan, Hadari berjanji menindak lanjuti adanya isu tersebut, akan tetapi pihaknya akan mengkroscek terlebih dahulu.
“Kami akan melacaka informasi ini, kalau ada dan benar-benar terjadi akan kami tindak lanjuti. Kami butuh informasi yang valid, siapa saja yang berani melanggar UU ASN ini,” Tegasnya.
Sementara itu Hadari. Meminta kepada para pendemo agar melaporkan dugaan tersebut secara tertulis, agar dasar untuk bertindak lebih kuat.
“Dugaan oknum yang melakukan hal itu, harus diberikan sanksi, tapi kami harus menemukan data-data yang bisa kita analisa menjadi fakta. Maka dari itu silahkan laporkan hal ini kepada kami, atau langsung ke Pak Bupati. Maka akan kami klarifikasi untuk ditindak lanjuti.” Tutupnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua DPRD Bangkalan, Imron Rosyadi, pihaknya selama ini sudah mendengar isu tersebut, hanya saja pihaknya tidak ingin berkiblat pada isu yang berekmbang.
“Sekarang sudah ada yang menyampaikan secara lugas kekami, kami akan agendakan untuk memanggil bupati, inspektorat, dan BKPSDA.”[MA/Put]
