SAMPANG, Kompasmadura.com – Wacana jabatan presiden tiga periode Jokowi, penundaan pemilu 2024 dan kenaikan BBM menjadi perhatian serius oleh berbagai kalangan masyarakat. Hari ini Senin (11/4/2022), diberbagai daerah mahasiswa hingga masyarakat menggelar aksi besar-besaran.
Seperti halnya yang dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Sampang. Mereka berdemonstrasi ke kantor DPRD di Jalan Wijaya Kusuma Sampang. Pada moments yang sama, para santri, masyarakat dan ulama turut turun ke jalan menyuarakan hal yang sama.
Mereka membawa pengeras suara dengan jumlah masa yang banyak. Membentangkan spanduk, poster dan tulisan sindiran dan kritikan mewarnai aksi 11 April 2022.
Mereka turun ke Jalan, menolak wacana jabatan presiden tiga periode, penundaan pemilu 2024 dan kenaikan BBM. Terik matahari, tidak membuat mereka patah semangat menyampaikan aspirasinya secara bergantian.
Ali Tofan Korlap aksi menyampaikan, kenaikan BBM sangatlah tidak pro aktif dan tidak memihak kepada masyarakat. Menurutnya, dalam situasi saat ini dimana masyarakat masih berjuang pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19, masyarakat dipaksa mengkonsumsi dan membeli kebutuhan pokok dengan harga tinggi.
“Ini sangat meresahkan masyarakat, tidak berpihak kepada masyarakat kecil. BBM yang menjadi kebutuhan tiap hari, maka sangat berpengaruh terhadap kenaikan kebutuhan pokok lainnya,” katanya dalam orasinya.
Seharusnya, sebelum mengambil sikap alangkah baiknya dipertimbangkan terdahulu oleh pemerintah. Kendatinya, pemerintah justru dan terus sibuk dengan agenda dan kepentingan pribadinya. Seharusnya, pemerintah memberikan solusi bagaimana kebutuhan ekonomi masyarakat lebih mudah, tidak langka, tidak naik harga sembako termasuk BBM.
Karena itu, BEM se-Sampang menuntut DPRD setempat, parlemen menolak kenaikan harga BBM, menolak kenaikan PPN, menolak kenaikan minyak goreng termasuk sembako lainnya, mengawal pelaksanaan dan tahapan pemilu 2024 dan terakhir menuntut DPRD menindaklanjuti tuntutan aksi dengan kurung waktu 3X24 jam.
“Dalam konstitusi sudah jelas, jangan sampai merampas demokrasi dan hak warga atau masyarakat ini,” teriak Ali.
Ketua DPRD Sampang Fadhol mengapresiasi aksi kali ini. Menurutnya, mahasiswa menyuarakan aspirasi melalui aksi demonstrasi 11 April ini, adalah sebagai bentuk kontribusi untuk perubahan bangsa dan negara.
Politisi fraksi PKB menjelaskan peran mahasiswa adalah sebagai pengontrol dan pengawas atas kebijakan pemerintah yang berimbas pada rakyat. Artinya, sikap tegas dari mahasiswa dan masyarakat adalah menjadi pengontrol dan pengawas agar kebijakan yang dikeluarkan harus lah pro terhadap rakyat. “Terimakasih atas atensinya mahasiswa,” singkatnya. (Ful/Nin)
