close
BANGKALAN

Terkait RAPBD : Bupati Momon Mengakui Bahwa Dirinya Tak Kunjung Menanda Tangani draft KUA PPAS

bupati_bgkl

BANGKALAN, Kompasmadura.com – Lambannya penyerahan draft Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (kua-ppas) dari pihak pemkab Bangkalan ke Legislatif ternyata terkendala karena tidak mendapatkan legalitas dari Bupati Bangkalan RK.Moh Makmun Ibnu Fuad.

Hal itu diakui langsung orang no satu di Bangkalan tersebut, bahwa dirinya belum juga menanda tangani berkas penting tersebut, lantaran pihaknya tidak ingin diperalat oleh bawahannya.

“Karena seharusnya ini di persentasikan terlebih dahulu oleh team saya, kepada kepala Daerah, akan tetapi secara global saja,” ucapnya saat ditemui oleh awak media di Rumah Dinasnya.

Pria yang kerap disapa Ra Momon tersebut, menilai, bahwa menurutnya setelah setiap SKPD menyusunnya serta merencanakan dan masuk ke team anggaran, mereka mempunyai kewajiban harus segera memaparkan kepadanya, sebab anggaran yang disusun harus sesuai terhadap kebutuhan masyarakat Bangkalan.

“Jadi tidak bisa sembarangan mas, karena hal ini yang memiliki kewenangan adalah Bupati, jadi saya memiliki tanggung jawab besar dalam penggunaan anggaran ini,” terangnya.

Pihaknya, menegaskan bahwa kuasa anggaran penuh adalah bupati, bukan team yang ketika sudah menganggarkan langsung diputuskan untuk ditanda tangani, sebab dirinya tidak ingin dijadikan alat oleh mereka (team anggaran)

“Ini adalah prosedur yang sebenarnya, tidak hanya sebatas hati-hati,” cetusnya.

Ditambahkan olehnya, bahwa saat ini pihaknya mengingikan anggaran tahun 2017 bisa menyulap kota Bangkalan dari sisi pembangunan¬† sehingga bisa mengdongkrak perekonomian di Bangkalan, karena menurut dia, sudah menyadari bahwa selama ini kepemimpinannya, hanya bisa mensukseskan pembangunan RSUD Syarifah Ambami Rato Ebhu. “Beda sekali dengan jamannya pak fuad, ada SGB, Gedung serba Guna Rato Ebhu, Banplaz dan lainnya, sekarang mana, disitulah saya tidak ingin gegabah menanda tanganinya,” imbuhnya.

Dengan demikian, dirinya mengaku bahwa secepatnya dan desakan apapun itu sudah biasa, akan tetapi dirinya menginginkan kualitas dari arah APBD 2017 terukur dan terarah.

“Semoga saja perencanaannya ini tidak hanya dijadikan rutinitas saja, bisa mengakomodir dan menjawab yang diminta masyarakat,” tadnasnya.

“Kami sekarang ingin memfasilitasi para pemuda yang hobi akan balap motor, agar tidak sembarangan akan direncanakan sirkuit pula,” terangnya.

Disoal, bagaiaman ketika pembahasan ini molor karena tak kunjung diserahkan berkas kua-ppas nya,? Pihaknya justru menbantah bahwa minset yang sedemikianlah yang salah.

“Kami ingin setiap tahunnya ada pembangunan yang sangat prestisiuslah,” tutupnya.

Sebelumnya ketua Bagian Anggaran DPRD Bangkalan, Abdurahman Umar saat dimintai keterangannya terkait perkembangan draft kua-ppas yang belum juga masuk dirinya seakan-akan lebih memilih menghindar, dan dan mengarah ke ketua DPRD Bangkalan, “ke Pak ketua saja langsung,” kelitnya.

Sementara itu, ketua DPRD Bangkalan Imron Rosyadi dengan tidak ditanda tanganinya daraft tersebut dirinya masih hendak mengkonfirmasi langsung pihak bupati, namun pihaknya yang saat itu mendapingi bupati pasca acara silaturahim dengan pihak kepala desa terpilih justru dirinya mendukung akan adanya, rencana bupati yang hendak membuat sirkuit.

“Kalau seumpamanya dalam satu kali event ada 1000 peserta pembalap dan dalam satu tahun ada 4 kali maka perputaran ekonomi di Bangkalan sudah ada masukan,” ujarnya.

Sebab, dirinya menghitung akan ada keuntungan Rp 20 miliar dari satu tahunnya,

Imron mengaku bahwa pembahasan yang akan dilaknsakan olehnya, dirinya masih meyakini tidak akan molor hingga ke 2017. [MA/Put]

 

Tags : Pemkab(Bangkalan)