BANGKALAN, Kompasmadura.com – Kehawatiran besar yang diharapkan tidak terjadi terkait melebarnya isu bahwa Hypermart Bangkalan tidak akan melakukan perpanjangan kontrak lagi dengan Banplaz, ternyata kini memantik respon cepat dari Ketua DPRD Bangkalan.
Dirinya ketua DPRD Bangkalan (Imron Rosyadi) mengaku sangat tidak ingin jika Banplaz yang sudah terisi dengan beberapa perusahaan ternama seperti matahri, hpyermart dan lainnya, adalah upaya keras yang dilakukan oleh Bupati sebelumnya RK. Moh Makmun Ibnu Fuad. Tak lain juga telah menghabiskan banyak anggaran.
“Wah kalau ini benar adanya, jangan sampek terjadilah, sebab Banplaz adalah Aset Pemkab yang sangat berharga untuk membantu perputaran ekonomi di Bangkalan,” Katanya.
Pihaknya, menjelaskan, hal yang jelas dengan keberadaan Banplaz adalah mampu mengurangi angka pengangguran, sebab ada lapangan pekerjaan yang sudah difasilitasi secara otomatis oleh Banplaz. “Sekarang sudah ada berapa ratus karyawan yang ada di hypermart, kalau ini dibiarkan bahaya,” ucapnya.
Politisi Kader Gerindra Bangkalan tersebut, mengungkapkan pula, bahwa selama ini juga ada tamabahn PAD yang masuk dari Banplaz tersebut, meskipun nominalnya masih belum terlalu besar, ” kalau tidak salah dari Banplaz ini setiap tahunnya masih dibawah setengah miliyard, untuk lebih pastinya silahkan dikonfirmasi ke dispenda,” terangnya.
Akan tetapi, alnjut dia, dalam setiap tahunnya pasti ada target yang harus dipenuhi oleh Banplaz.
Imron Sapaan akrabnya, menuturkan dengan adanya isu tersebut, mendesak pemkab harus segera mengklarifikasi agar tidak semakin akut, menurut dia jika benar adanya, maka Pemda juga harus mengaevaluasi manajer Banplaz yang telah membawa kerugian bagi Bangkalan dan masyarakat dengan adanya hypermart yang tidak memperpanjang lagi.
“Kalau perlu diganti saja yang lebih kapabel, sebab dalam hal ini dibutuhkan sosok yang mampu memberikan kenyamanan kepada perusahaan yang akan masuk ke Banplaz,” ujarnya.
Dia menyebtukan, bahwa keberadaan Banplaz bukanlah BUMD Bangkalan, hanya salah satu komponen untuk mengdongkrak PAD Bangkalan, yang pengelolaannya, dipihak ketigakan oleh pemkab.
“Jadi saya berharap Pemkab harus segera sigap, tanggap dan cepat untuk mencari letak persoalan ini, agar tidak berlaurut-larut.” Pungkasnya.[MA/uL]
