BANGKALAN, Kompasmadura.com – Sulitnya mengelola perekonomian yang berbasis ekonomi kerakyatan ternyata pemerintah pusat masih belum serius membangun impian tersebut, sebab Suku Bunga Bank yang digadangkan turun menjadi 9 persen dari 12 persen, ternyata masih belum juga mampu memberikan kabar gembira bagi masyarakat yang akan menggeluti bisnisnya.
Melihat hal sedemikian, suku bunga Bank yang dinilai masih tinggi membuat Ketua Kamar Dagang Dan Industri (Kadin) Jawa timur Basa Tualeka, angkat bicara, sebab menurutnya cara pemerintah indonesia masih saja relatif klasik.
Karena, bagi dirinya negara yang berkembang dan maju tidak memikirkan untuk pengangkatan pegawai negeri atau biaya untuk pegawai negeri, dan saat ini sudah saatnya lepas dari pemikiran tersebut.
“Memang kabar yang disampaikan oleh pemerintah yaitu wakil Presiden, terkait suku bunga yang akan turun di akhir 2016 ini, 9 persen itu masih belum cukup membantu masyarakat,” ucapnya.
Basa menambahkan, bahwa khusus masyarakat di Jawa Timur yang pengusahanya masih 0,3 persen, lebih-lebih pengusaha kecil angka 9 peresen belum mampu merubah perputaran ekonomi yang ada, jangankan sampek ke ekonomi kerakyatan.
“Sebab menurut saya pemerintah harus merubah regulasi suku bunga nya sama dengan negara tentangga atau negara-negara MEA (singapore, malaysia, cina) yakni 6 persen,” ungkapnya.
Jika pemerintah bisa, lanjut dia angka suku bunga nya bisa mencapai 4 persen ada dibawah negara-negara maju, pihaknya meyakin semua masyarakat akan bersemangat untuk mengembangkan usahanya.
“Perlu diketahui regulasi pemerintah menurunkan dari 12 persen menjadi 9 persen, ini bukan tujuan untuk meberikan kesejahteraan pada masyarakat, akan tetapi untuk memperkaya Bank, sebab setiap tahunnya masyarakat yang mengambil pinjaman, maka sekitar 90 persen lebih harus memberikan kepada bank,” terangnya.
Tak hanya itu dirinya, mengaskan bahwa pemerintah juga harus membrikan proteksi terhadap barang-barang yang masuk ke indonesia, agar bisa mengelola barang indonesia, “kalau memang sama barangnya dengan di inedonesi contoh jawa timur yang kaya akan garamnya, ngapain harus menerima dari luar lebih baik produk masyarakat saja,” bebernya.
Sementara itu, Anggota DPRD Bangkalan Abdur Rahman Anggota komisi A, mengaku sangat sepakat dengan pola pikir ketua kadin Jawa Timur, sebab menurut hasil analisanya dan laporan dari masyarakat Bangkalan yang sampai kepihaknya, banyak sekali masyarakat sulit untuk mengembangkan usahanya, sehingga masyarakat enggan untuk meminjam uang ke Bank.
“Saya kira keputusan masyarakat, tidak mengambil pinjaman di Bank sudah langkah yang tepat, walaupun pemerintah provinsi tidak lama ini membantu UKM-UKM memberikan pinjaman dengan suku bunga 9 persen ini,” ucapnya.
Sebab, menurut kader Partai Amanat Nasional tersebut, terobosan tersebut hanya mencekik masyarakat, “belum lagi jaminannya ketika hendak pinjam, saya kira ini hanya iming-iming saja, kalau memang pemerintah serius maka harus berani,” bebernya.
Penulis : Aliwafha
Editor : Putri
