SUMENEP, Kompasmadura.com – Sebanyak Tujuh Fraksi di DPRD Sumenep melaporkan hasil Reses II Tahun Sidang 2026 pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumenep, Rabu (31/03/2026) lalu.
Reses II yang dilaksanakan pada tanggal 9 hingga 16 Maret 2026, menjadi momen penting bagi anggota DPRD untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.
Setiap fraksi menyampaikan berbagai aspirasi yang berkenaan dengan sektor-sektor yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah, terutama terkait dengan pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan ekonomi lokal.
Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, menegaskan, seluruh masukan dari laporan hasil reses yang disampaikan masing-masing Fraksi tersebut nantinya dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran daerah mulai dari pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, hingga perekonomian.
“DPRD Sumenep nantinya akan mendorong pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret demi mewujudkan pembangunan di kabupaten Sumenep,” ujarnya.
Sementara itu ke-tujuh Fraksi di DPRD Sumenep yang menyampaikan laporannya melalui juru bicara masing-masing. Secara umum menilai pembangunan belum sepenuhnya menjangkau wilayah kepulauan secara optimal. Kesenjangan tersebut terlihat dari terbatasnya akses infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi yang masih dirasakan masyarakat di pulau-pulau.
Seperti halnya yang disampaikan
Juru Bicara Fraksi Gerindra-PKS, Agus Hariyanto, menyampaikan perlunya perubahan orientasi pembangunan agar lebih merata dan menyentuh seluruh wilayah.
“Kami berharap tidak ada lagi ketimpangan dalam pelayanan dan pembangunan, baik di sektor infrastruktur, pendidikan, maupun kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
Sedangkan dari Fraksi PPP melalui juru bicaranya Hairul Anam.menyoroti persoalan mendasar di sektor pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur yang masih jauh dari kata merata. Kondisi jalan rusak di wilayah kepulauan hingga keterbatasan layanan kesehatan menjadi perhatian serius.
“Kami meminta pemerintah segera menangani jalan poros yang rusak parah karena sangat membahayakan masyarakat,” tegasnya.
Kemudian, Fraksi PAN melalui juru bicaranya Hairul Anwar, menekankan pentingnya percepatan perbaikan infrastruktur dasar, khususnya jalan kabupaten dan sistem drainase yang dinilai memperparah kerusakan saat musim hujan. Selain itu, penerangan jalan umum juga menjadi kebutuhan mendesak di berbagai wilayah.
“Pemerintah harus segera memprioritaskan perbaikan jalan yang rusak karena berdampak langsung pada keselamatan dan aktivitas ekonomi masyarakat,” ungkapnya.
Sedangkan, dari Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya, Ahmad Jazuli, mengungkapkan, persoalan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama, mulai dari jalan rusak, minimnya PJU, hingga kebutuhan air bersih dan pengelolaan sampah. Selain itu, sektor kesehatan dan pendidikan juga dinilai perlu perhatian serius, terutama di daerah terpencil.
“Pemerataan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar harus benar-benar dirasakan hingga ke desa-desa,” ujarnya.
Sedangkan, Fraksi PDI Perjuangan dengan juru bicara Darul Hasyim Fath, menyampaikan hasil reses menunjukkan kebutuhan masyarakat akan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Infrastruktur jalan, irigasi, serta dukungan terhadap sektor pertanian dan UMKM menjadi fokus utama.
“Kebijakan pembangunan harus benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan,” tandasnya.
Sementara itu, Fraksi NasDem melalui juru bicaranya Samsiyadi, juga menyoroti ketertinggalan wilayah kepulauan yang masih membutuhkan perhatian serius, terutama terkait infrastruktur pelabuhan, listrik, dan transportasi laut. Masyarakat juga menginginkan penguatan ekonomi desa melalui BUMDes.
“Kami mendorong langkah konkret pemerintah dalam mempercepat pembangunan di wilayah kepulauan,” tegasnya.
Dari Fraksi PKB melalui juru bicaranya Mirza Khomaidi Hamid, menyatakan bahwa persoalan kesehatan, pendidikan, hingga distribusi pupuk masih menjadi keluhan utama masyarakat. Selain itu, akurasi data kemiskinan dan efektivitas program bantuan sosial juga perlu dievaluasi.
“Pemerintah harus lebih peka dan cepat merespons persoalan yang dihadapi masyarakat,” ujarnya.
Hadir dalam kegiatan Rapat Paripurna DPRD Sumenep, Wakil Bupati Sumenep, para Pimpinan dan Anggota DPRD Sumenep, Forpimda, Sekdakab Sumenep, para Asisten Sekda, Kepala OPD, Camat, tokoh masyarakat dan Pers.(Rus/Nin)
