SUMENEP, kompasmadura.com – Langkah Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, yang berencana melakukan pengecekan langsung Sidak ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Sumenep mendapat dukungan dari Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Sumenep. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai standar.
Ketua IWO Sumenep, Imam Mustain R, mengatakan rencana Bupati Fauzi untuk turun langsung ke lapangan merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti berbagai laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran dalam distribusi MBG.
Menurutnya, apabila dalam kunjungan tersebut ditemukan dapur SPPG yang tidak menjalankan program sesuai ketentuan, maka sudah sepatutnya direkomendasikan untuk dilaporkan ke Badan Gizi Nasional (BGN).
“Kami mendukung langkah Bapak Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, untuk melaporkan SPPG yang nakal,” ujarnya, Kamis (05/03/2025).
Bahkan, selama ini pihaknya kerap menerima aduan dari masyarakat maupun wali murid terkait kualitas makanan dalam program MBG.
“Ini sudah mewakili keluhan masyarakat, yang selama ini banyak melapor ke kami, sejumlah SPPG yang nakal,” ujar Imam Kachonk, panggilan akrabnya.
Karena itu, ia berharap pengawasan dari pemerintah daerah benar-benar dilakukan secara menyeluruh agar kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak tetap terjaga.
Sebelumnya, Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, telah mengingatkan seluruh pemilik dapur SPPG di wilayahnya agar memperhatikan kualitas makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat program tersebut.
“Kami berharap makanan yang diberikan kepada anak-anak kita, tolong diperhatikan secara serius sesuai dengan aturan,” tegasnya.
Bupati juga menyatakan, bahwa pemerintah daerah tidak akan ragu mengambil langkah tegas apabila ditemukan dapur SPPG yang terbukti tidak menjalankan program sesuai ketentuan yang berlaku.
“Dalam waktu dekat, saya akan keliling ke beberapa dapur. Dan saya juga tidak segan-segan merekomendasikan kalau ada dapur yang informasinya masuk ke pemerintah daerah, agar kita laporkan ke BGN,” tegasnya. (Rus/Nin)
*
