SAMPANG, Kompasmadura.com – Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Swasta di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang berjumlah 619 lembaga. Diantaranya, SD Negeri 619 dan SD Swasta berjumlah 94 lembaga.
Namun hingga saat ini, Disdik Sampang belum kantongi presentase lembaga tergolong rusak. Seperti rusak ringan, sedang dan berat. Hal itu diakui Kabid Pembinaan SD Arif Budiansor. “Memang sampai saat ini kami memang belum tau jumlahnya,” akunya. Namun saat ini dirinya telah melakukan menginventarisir jumlah data sekolah katagori rusak.
Untuk mengetahui kerusakan Sarana Prasarana (Sarpras) dimasing-masing lembaga. “Per tanggal 10 Januari kami kirim surat ke setiap sekolah melalui koordinasi tingkat Kecamatan, batas akhir tanggal 28 Februari,” katanya. Validasi tersebut akan dilakukan setiap tahun. “Pihak lembaga tinggal mengisi sesuai denah sekolahnya,” ujar Arif sapaannya.
Arif mengatakan, yang rusak ringan gunakan dana BOS dengan presentase kerusakan 10-45 persen. Sementara 45-65 rusak sedang dan 65-100 persen menggunakan dana DAU, DAK ataupun APBD. “Yang ringan saya harapkan bisa diperbaiki melalui dana BOS, klasifikasi seperti yg saya sebutkan,” pesannya.
“Kadang pihak sekolah yang rusak ringan dibiarkan sampai rusak parah. Bisa faktor sengaja membiarkan, kurang pemeliharaan. Sejauh ini selalu ad dan temuan lembaga yang ini yang itu, kapan lembaga SD tidak rusak lagi sedang dan berat,” imbuhnya. Ditanya anggaran rehap sekolah, dia berdalih tidak hapal. “Jumlah pastinya saya kurang hapal mas,” kilahnya.
Sementara Amin Arif Tirtana Wakil Ketua DPRD Sampang menyanyangkan Disdik tidak mengantongi jumlah kerusakan sekolah. Padahal, secara keseluruhan pendataan tersebut telah dilakukan melalui sistem dapodik. “Mungkin saja tidak punya data terbaru saja,” ujar kepada kompasmadura.com.
Jika tidak memiliki data tersebut dirinya menilai Dinas tidak berpedoman dalam menyusun program kependidikan termasuk Sarpras. Sebab, sistem dapodik sebagai dasar dan atau acuan menyusun program dalam meningkatkan kualitas pendidikan. “Saya kira Dinas lebih mengeleloh dan menyusun program,” singkatnya. (Ful/Nin)
