SAMPANG, Kompasmadura.com – Jumat (15/5/2/5/2020) beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melakukan Audensi ke Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Sampang. Kali ini, sebut saja LSM Jaka Jatim Korda Sampang, MDW, JCW, GPN dan GMPK kembali mendatangi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang, Senin (18/5/2020) pukul 09.17 WIB.
Kedatangan mereka tidak lain adalah menanyakan pemkembagan dan realisasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) dampak Covid-19. Mengingat hingga saat ini, hanya beberapa Desa telah mencair BLTDD tersebut. Misalnya, adalah di Desa Karang Penang Oloh.
Ini membuktikan bahwa dinas terkait dinilai terlalu memanjakan Pemerintah Desa (Pemdes) dan kurangnya ketegasan terhadap Pemdes dalam melakukan percepatan verifikasi calon penerima. “Sampang ini bisa dikatakan lambat dalam penyaluran bantuan itu dibandingkan lainnya di Kabupaten Madura,” kata Sidiq Ketua LSM Jaka Jatim Korda Sampang.
Hal itu dibuktikan dari pernyataan Dinas PMD bahwa dari 180 Desa yang ada di Sampang, baru 60 Desa yang telah mengajukan proses pencarian BLTDD. Sementara dari 60 Desa tersebut, baru 41 Desa yang siap untuk dicairkan BLTDD.
“Jadi masih banyak Desa lain yang belum mengajukan proses pencarian,” ujar Didik sapaannya.
Dia menegaskan, Dinas terkait dan Pemdes kudu hati-hati dan transparan dalam merealisasikan program bantuan tersebut. Bantuan yang bersumber dari Dana Desa (DD) harus tepat sasaran dan disesuaikan dengan petunjuk teknis (juknis) dari Kemendes.
“Pemerintah desa dan PMD, perlu memastikan siapa saja penerima BLTDD. Karena ditakutkan adalah terjadi double penerima dari bansos lainnya seperti PKH dan BPNT,” tegasnya.
Menanggapi persoalan ini, Kepala DPMD Sampang, Abd Malik Amrullah mengakui sejauh ini instansinya telah berupaya semaksimal mungkin. Malik menyampaikan bahwa telah melakukan rapat koordinasi dengan Pemdes soal percepatan pencairan BLTDD.
Di Sampang, ada 180 Desa. Yang mengajukan proses pencarian BLTDD, ada 60 Desa. Dari 60 Desa tersebut, baru 41 Desa yang siap untuk dicairkan BLTDD.
“41 Desa itu datanya sudah valid dan siap dicairkan dalam pekan ini. Penerima BLTDD ini, warga yang tidak menerima bantuan PKH dan BPNT termasuk bantuan lainnya. Contoh, bantuan BKK, BST, Prakerja, dan Suplemen,” kata Malik mantan Kadinsos Sampang.
“Nama-nama yang diusulkan itu kemudian disingkronkan dengan data penerima bansos lainnya. Khawatir, calon penerima BLTDD ini, tercatat sebagai penerima bansos lain,” sambungnya. (Ful/Nin)
