close
SAMPANG

Usut Tuntas Terhadap Pelaku, Dinsos Ganding APH

IMG_20221019_154319
Sejumlah LSM MDW saat berdiskusi dengan kepala dinsos Sampang dirung kerjanya.

SAMPANG, Kompasmadura.com – Kasus melahirkannya putri dari CM (25), yang mengalami Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) masih misterius. Kendatinya, hingga saat ini pelaku terhadap CM masih belum terungkap.

LSM Madura Development Watch (MDW) Sampang sangat prihatin kasus tersebut hingga CM melahirkan seorang putri di Rumah Perlindungan Sosial (RPS) Sampang Jalan Mutiara Sampang. Sehingga, MDW Sampang beraudensi dan meminta Dinas Sosial dan Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Anak (Dinsos-PPPA) Sampang ungkap kasus itu.

Ketua LSM MDW Sampang Siti Farida mengatakan, peristiwa itu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Menurutnya, kasus ini ada tindakan tegas dengan bagaimanapun kondisi korban tetap harus mendapatkan hak yang sama dari sisi perlindungan dan hukum.

“Artinya harus ada tindakan tegas dari dinas sebagai ledingsektor untuk membuat langkah kongkrit. Ya harus malapor ke APH agar dapat diusut tuntas kasus ini,” katanya.

Menurut Farida, kasus ini merupakan bentuk kelalaian dari dinsos. Sehingga terjadi peristiwa yang memilukan ini. “Meskipun boleh keluar masuk dari RPS, tapi setidaknya petugas ada cacatnya dan sejauh ini tanpa ada pencatatan. Ironisnya lagi, tanpa dilengkapi CCTV,” terangnya.

“Adanya kasus kedua kalinya ini, kminkan mengawal hingga kasus tersebut terungkap,” sambungnya. Yang menjadi catatan lagi adalah fasilitas RPS kurang layak. Karena, ideal itu salah satunya harus memiliki beberapa ruangan. Sedangkan RPS di Sampang hanya berkapasitas enam orang, dan ruangan di dalamnya tidak ber skat. Hal ini juga harus menjadi catatan. “Tidak memenuhi kriteria berdasarkan dengan PP nomor 30 tahun 2012,” ujar Ida panggilan akrabnya.

Ditempat yang sama, Kepala Dinsos-PPPA Sampang M. Fadeli menyampaikan sebenarnya kondisi korban sudah membaik. “Dia (korban,red) hanya depresi saja. Dan dapat perawatan sejak 2015 lalu, dan dia nyaman berkomunikasi dengan lainnya,” katanya.

Kata dia, untuk menyelesaikan dan mengungkapkan kasus ini dirinya akan menggandeng Aparat Penegak Hukum (APH). “Segera mungkin kami akan lapor ke APH, agar semuanya dapat diungkap,” ujarnya.

Soal kondisi dan fasilitas RPS, Fadeli mengatakan, kedepan merekomendasikan RPS. Ia mengakui keberadaan RPS memang kurang representatif. “Sejak saya menjabat Dinsos, memang kurang memadai,” ceritanya. (Ful/Nin)

 

Tags : Dinsos