SAMPANG, Kompasmadura.com – Setidaknya ada 1.700 buku rekening diblokir. Hingga saat ini, faktor penyebabnya masih belum diketahui kasus pemblokiran buku rekening penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Sampang belum selesai.
Plt Kadinsos M. Fadeli mengaku tidak ikut campur persoalan pemblokiran buku rekening penerima PKH tersebut. Dirinya telah memasrahkan pada petugas pendamping persoalan ini yakni Korkap.
“Saya tidak ikut campur persoalan ini, karena pak Nanang sejauh ini tidak memberikan informasi awal atau komunikasi soal pemblokiran buku rekening,” katanya.
Kepada kompasmadura.com Fadeli menuturkan jika hal itu dinilai benar maka Korkap lah yang bertanggung jawab. “Saya tidak memiliki data apa-apa, bagaimana saya mau bicara. Nanti keliru,” kilahnya. Sebab, sejauh ini dirinya belum kantongi data-data tersebut. “Silahkan saja konfirmasi ke pak Nanang, dialah yang memiliki datanya,” arahannya.
Menanggapi hal itu, Korkap Sampang pendamping PKH mengakui adanya pemblokiran buku rekening tahap satu dan dua. Faktor penyebabnya masih belum diketahui pasti.
Sehingga, kata Nanang perlu dilakukan pencocokan atau verifikasi kembali KPM yang bukunya terblokir. “Bisa saja karena belum lakukan transaksi atau KPM merantau. Tapi ini nunggu hasil verifikasi oleh pendamping,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya.
“Semoga saja dalam satu seminggu ini sudah selesai pencocokan itu. Nanti diketahui sebabnya dan berapa jumlah akhirnya,” sambungnya.
Kemungkinan KPM yang terblokir ini bisa diajukan kembali untuk mendapat atau tercatat sebagai penerima PKH kembali. Ditanya Kecamatan manakan yang lebih dominan penerima pemblokiran buku rekening tersebut, dia berdalih tidak hafal dan kecamatannya.
“Wah itu saja lupa berapa jumlah dan kecamatan mana. Yang pasti semua kecamatan di Sampang,” dalihnya. (Ful/Nin)
