SUMENEP, kompasmadura.com – Sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Mahasiswa Sumenep (FKMS) melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat, Senin (29/01/2018). Sebab, mahasiswa menilai penubatan Nurfitriana, sebagai anggota komisaris BPRS Bhakti Sumekar berbau nepotisme.
“Masa istrinya sendiri yang diangkat sebagai komisaris. Meski itu sudah melalui rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPS LB), tapi khawatir menimbulkan budaya nepotisme di lingkungan Pemkab Sumenep,” Ungkap Abd. Mahmud, korlap aksi FKMS, Senin (29/01/2018).
Selain itu, lanjut Abduh panggilan akrab dari Abd. Mahmud, mengungkapkan pengangkatan Nurfitriana sebagai komisaris disalah satu Badan Usaha Plat merah itu, disinyalir melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.
Sebab dalam PP tersebut, aturannya anggota komisaris BUMD minimal lulusan strata satu (S1). “Berdasarkan informasi, Nurfitriyana adalah lulusan D3 pariwisata. Sehingga tidak nyambung jika harus mengurus perbankkan,” imbuhnya.
Oleh sebab itu, sambung dia, mahasiswa melakukan aksi demontrasi, menuntut Bupati Sumenep, mencabut hasil keputusan RUPS yang memutuskan mengangkat Nurfitriana sebagai anggota komisaris BPRS Bhakti Sumekar.
“Tuntutan kami sebagai agar Bupati Sumenep mencabut hasil atau kebuputusan yang menghasilkan, ibu Fitriyana sebagai Komisaris BPRS Bhakti Sumekar yang merupakan Istri dari Bupati sendiri,” tukasnya.
Akan tetapi, aksi mahasiswa tidak mendapat respon dari pihak Pemkab. Bahkan, saat ujan deraspun mahasiswa masih melakukan orasi. Akhirnya, aparat kepolisian meminta agar mahasiswa membubarkan diri, mengingat hujan terus turun.
Namun, Abduh menyatakan sikap akan tetap melakukan aksi dengan membawa massa lebih banyak lagi, hingga tuntutannya diindahkan.”Kami akan terus melakukan aksi demi tuntutan mulia kami didengarkan. Ini untuk kepentingan masyarakat,” kecamnya. [die/nin]
