SUMENEP, Kompasmadura.com — Sebanyak tujuh Fraksi di DPRD Kabupaten Sumenep melaporkan hasil Reses I Tahun Sidang 2026 yang telah dilaksanakan pada 9 sampai 16 November 2026 di daerah pemilihan masing-masing dan menyampaikannya pada Rapat Paripurna DPRD, Rabu (18/11/2026).
Namun setiap fraksi menyampaikan berbagai aspirasi berkenaan dengan sektor-sektor yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah, terutama terkait dengan pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, sosial, budaya hingga penguatan ekonomi lokal.
Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, H. Zainal Arifin, mengungkapkan, Reses merupakan salah satu kewajiban anggota DPRD dalam rangka menyerap aspirasi dari masyarakat secara langsung di daerah pemilihannya masing-masing.
Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana penting untuk menjalin komunikasi dua arah antara wakil rakyat dengan masyarakat, sehingga berbagai kebutuhan, persoalan dan harapan masyarakat dapat diketahui secara nyata.
“Seluruh masukan dari laporan hasil Reses I Tahun Sidang 2026 ini yang disampaikan masing-masing Fraksi nantinya dijadikan dasar, dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran daerah mulai dari pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, sosial hingga perekonomian,” ucapnya.
DPRD Kabupaten Sumenep akan mendorong pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret demi mewujudkan pembangunan.
Hasil Reses I secara umum yang disampaikan masing-masing Fraksi menyatakan komitmennya, untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat, seperti halnya peningkatan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
Sementara itu, ketujuh Fraksi di DPRD Kabupaten Sumenep yang menyampaikan laporannya melalui juru bicara masing-masing, yakni dari Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKB, Fraksi PPP, Fraksi PAN, Fraksi Demokrat, Fraksi NasDem dan Fraksi Gerindra-PKS.
Hadir dalam Rapat Paripurna DPRD, para pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, Sekdakab Sumenep, para Asisten Sekda, Kepala OPD, Camat, tokoh masyarakat dan pers.



















