Kompasmadura.com — Pemerintah menyiapkan insentif pajak penghasilan (PPh) 21 ditanggung pemerintah (DTP) bagi 13 juta pekerja sektor formal dengan gaji maksimal Rp 10 juta per bulan. Kebijakan yang ditujukan untuk membantu pekerja berpenghasilan menengah tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin (9/11/2026), dilansir dari Detik Finance.
Airlangga menjelaskan, fasilitas PPh 21 DTP berlaku bagi pekerja dengan penghasilan hingga Rp 10 juta setiap bulan. Jumlah penerima potensial dari kelompok pekerja tersebut diperkirakan mencapai 13 juta orang.
“PPh DTP, PPh ditanggung pemerintah kan sampai gaji Rp 10 juta. (Pekerja) di bawah Rp 10 juta ada sekitar 13 juta orang,” ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Selain insentif pajak, pemerintah juga menyediakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk pekerja dengan penghasilan lebih rendah. Program tersebut memberikan bantuan sebesar Rp 900.000 kepada pekerja atau buruh bergaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan.
Airlangga membedakan sasaran kedua kebijakan tersebut. Menurut dia, BSU diperuntukkan bagi kelompok pekerja berpenghasilan di bawah batas yang telah ditentukan, bukan kelompok penerima insentif PPh 21.
“BSU kan untuk mereka yang gajinya di bawah Rp 3 sekian juta. Bukan (untuk kelas menengah),” tambah Airlangga.
Terkait kemungkinan pekerja di daerah dengan Upah Minimum Provinsi (UMP), termasuk Jakarta, menerima BSU, Airlangga menegaskan bahwa penyaluran tetap mengacu pada batas penghasilan. Ia menyebut pekerja dengan gaji di bawah Rp 3 juta akan mendapatkan bantuan tersebut.
“Pokoknya BSU kan di bawah Rp 3 juta. Pokoknya semua yang di bawah Rp 3 juta itu akan diberikan BSU. Ya sekarang datanya masih ditukarkan di Kemenaker,” tambah Airlangga.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa proses finalisasi data penerima BSU masih berlangsung di Kementerian Keuangan. Kementerian Ketenagakerjaan bersama BPJS Ketenagakerjaan akan melanjutkan validasi dan verifikasi untuk memastikan ketepatan sasaran bantuan.
Yassierli menjelaskan bahwa data penerima belum menjadi daftar final karena masih harus melalui tahapan pemeriksaan. Hasil proses tersebut akan menentukan jumlah serta identitas penerima bantuan yang memenuhi persyaratan.
“Saat ini kan prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nanti datanya pasti kita akan validasi dan verifikasi lagi nanti. Dari situ baru kita dapat nanti data finalnya seperti apa,” tutur Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan.
