SUMENEP

BPPKAD Gencar Sosialisasikan Optimalisasi Pemungutan PBB P2

SUMENEP, Kompasmadura.com -Sejumlah masalah dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi Bangunan(PBB) di kabupaten Sumenep, melalui Badan Pendapatan, Pengelola Kas dan Aset Daerah (BPPKAD)

kabupaten Sumenep melaksanakan Sosialisasi Optimalisasi Pemungutan PBB P2 Dan Proses Peyampaian Dana Bagi Hasil PDRD Tahun Anggaran 2021 kesejumlah kecamatan di Sumenep.

Kepala BPPKAD kabupaten Sumenep melalui Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Urip Mardani, S.Sos, M.Si, mengungkapkan beberapa faktor masalah dan kendala yang dihadapi, yakni soal data Wajib Pajak (WP) yang tidak valid, ukuran obyek Pajak/Tanah/Bangunan berubah, kesadaran WP masih rendah, isu-isu yang kurang tepat untuk wajibnya membayar PBB P2, tempat bayar sulit/jauh/sedikit serta denda administrasi yang cukup besar karena belum bayar pajak selama beberapa tahun.

“Terkait hal tersebut perlu sosialisasi kepada masyarakat agar wajib pajak dapat memahami tentang hak dan kewajibannya.”ujarnya kemarin.

Dikatakan, melalui sosialisasi tersebut wajib pajak akan lebih memahami tentang hak dan kewajiban sebagai pemilik tanah dan meyampaikan bahwa jangan terpengaruh isu-isu yang tidak benar serta menyampaikan mudahnya dan pentingnya melunasi PBB P2.

Menurutnya, salah satu solusi guna memudahkan wajib pajak yakni dengan Mobil Pelayanan Keliling (MPK) dengan hadirnya petugas pemungut pajak.

Disamping itu juga menyediakan tempat
pembayaran pajak seperti di Mall Pelayanan Publik (MPP) yang merupakan tempat pelayanan terpadu dalam satu Gedung di bekas bangunan GNI sebelah Timur Taman Adipura, di gedung BPPKAD dan ditempat-tempat pelayanan pembayaran pajak daerah dan layanan PBB P2.

“Disamping itu juga ada layanan pembayaran kolektif/massal via telpon/WA yang dilakukan dengan cara petugas penagihan BPPKAD ke Desa.”Tandasnya.

Solusi selanjutnya jelas Urip, seperti halnya yang dilakukan pada tahun sebelumnya yakni dengan adanya denda
yang menumpuk bertahun tahun dilakukan pemutihan denda administrasi PBB P2 Tahun 2002 – 2020.

Hal ini diatur melalui Peraturan Bupati Sumenep Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif PBB P2 dalam rangka penanganan dampak ekonomi akibat wabah covid 19 di kabupaten Sumenep yang batas waktunya paling lambat 27 desember 2021.(slm/Nin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *