SAMPANG, Kompasmadura.com – Sejak pandemi Covid-19, Pemerintah mengintruksikan Dana Desa (DD) sekian persen diperuntukkan untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Pada Tahun 2021, di Desa Baruh Kecamatan/Kabupaten Sampang sendiri penerima BLTDD sebanyak 267 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Namun, tercatat 161 warga tidak menerima sesuai data KPM. Dengan alasan ratusan warga itu disebabkan belum tervaksin.
Akibatnya, uang itu tidak dikembalikan ke pemerintah melainkan hanya dititipkan di Desa. Tapi hingga kini, dana yang diperuntukkan untuk BLTDD itu tidak diketahui keberadaannya.
Anehnya lagi, berdasarkan laporan yang diterima D-PMD Kabupaten Sempang, penyaluran bantuan tersebut sudah 100% tersalurkan. Dugaan sementara itu, terjadi kongkalikong dan atau penyalahgunaan BLTDD dengan adanya temuan dan dibuktikan bertandatangani oleh penerima padahal tidak menandatanganinya.
“Mereka sebagai penerima BLTDD, tapi tidak menerimanya. Tapi terealisasi seutuhnya, itu artinya ada oknum yang memalsukan segalanya untuk mendapatkan keuntungan dari bantuan tersebut,” kata LSM Lasbandra Rifa’ie.
Dugaan penyalahgunaan itu tidak cukup itu, dari 267 KMP mayoritas tidak pegang rekening. Saat penyaluran bantuan, sebagian KMP tidak diberi undangan hanya sebatas pemberitahuan dengan cara ditelpon atau disambangi oleh petugas Desa.
“Mereka (masyarakat,red) yang kesini seharusnya menerima tapi tidak menerima BLTDD. LKPJ ada tapi SPJ belum ada, aneh kan,” ujar Rifa’ie kepada media.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang R Cholilurahman menyatakan terimakasih atas masukan dan audensinya. Namun, pertemuan kali ini dirinya tidak memastikan apakah temua atau laporan yang terjadi di lapangan tersebut dibenarkan.
Menurutnya, sejauh ini dirinya belum mengkonfirmasi kepada mantan Kades atas temuan-temuan soal penyaluran BLTDD di Desa Baruh. “Kami akan agendakan ulang, agar mantan kades Baruh hadir dan menjelaskan realitanya yang terjadi di lapangan,” kata Cholil sapaaannya.
Jika uang itu masih ada, kata Cholil maka hak mereka akan diberikan sesuai dengan musyawarah bersama. “Kita belum tau, karena kami belum ada komunikasi menanyakan bantuan BLTDD di Desa Baruh,” pungkasnya. (Ful/Nin)
