SAMPANG, kompasmadura.com – Sabtu (6/11/2021) di Ballroom Hotel Panglima Kabupaten Sampang Aliansi Jurnalis Sampang (AJS) kembali menggelar kegiatan serial diskusi. Kali ini serial diskusi ke-3. Dengan tema “Menyoal Keamanan Anak di Kabupaten Layak Anak” merupakan program atau agenda AJS yang dinahkodai oleh Abd. Wahed.
Diskusi yang berlangsung live streaming itu, sebagai bentuk dukungan AJS kepada Pemerintah Daerah Sampang terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Layak Anak. Mengingat, kasus kekerasan dari tahun ke tahun sering terjadi di Kota Bahari.
Diskusi kali ini, AJS menghadirkan beberapa nara sumber yang berkompeten terhadap tema tersebut. Diantarany, dari unsur aktivis perempuan Sampang Siti Farida, Anggota Komis IV DPRD Sampang Moh Iqbal Fathoni, Kepala Dinsos-PPPA Sampang Fadeli dan penyidik PPA Polres Sampang Sukardomo Kusuma.
Sementara peserta atau audience yang hadir perwakilan dari beberapa organisasi. Misalnya, Kohati Cabang Sampang GMII Cabang Sampang, PMII Cabang Sampang dan organisasi lainnya.
Ketua AJS Sampang Abdul Wahed mengucapkan terimakasih kepada narsum termasuk panitia yang telah ikut andil dalam mensukseskan kegiatan diskusi ini. Tentu, acara ini bagaimana kedepan kekerasan terhadap anak dan perempuan setidaknya menekan angka kejadian.
“Syukur-syukur kalau sampai tidak ada lagi kasus itu. Mengingat Sampang ini sudah berstatus Kabupaten Layak Anak (KLA),” katanya.
“Tujuannya yaitu semua memiliki hak dan tanggung jawab atas perlindungan anak dan perempuan,” sambungnya.
Sementara Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Sampang Mohammad Fadeli mengatakan, menangani kasus ini tentu tidak semudah membalik telapak tangan. Artinya, perlu waktu panjang untuk meningkatkan perhatian terhadap kebutuhan dan hak-hak anak.
“Mengenai kekerasan dan keselamatan anak dan perempuan, tidak hanya menjadi tugas pemerintah. Tapi, menjadi tanggung jawab bersama,” katanya.
Perlu diketahui, kata dia, predikat Kabupaten/Kota Layak Anak ini tidak hanya dipandang jumlah kasusnya. Tapi, banyak indikator penilaian yang dilakukan oleh pemerintah pusat.
“Saya kira ini sebuah kesuksesan pemerintah ya, karena selama ini Sampang belum berstatus KLA dan Tahun ini Sampang masih di level pratama,” ceritanya.
“Kami tetap berupaya dan berusaha melakukan langkah-langkah supaya tindak kriminal terhadap anak dan perempuan tidak terjadi. Tentu, melalui sosialisasi,” ujar Fadeli pria kelahiran Pamekasan itu. (Ful/Nin)
