SUMENEP, Kompasmadura.com – Upaya untuk meminimalisir politik uang atau money politik di setiap pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu), baik Bupati/Walikota, Gubernur, Presiden, anggota Legislatif, dan Kepala Desa adalah dengan meningkatkan pendidikan masyarakat.
Wakil Bupati (Wabup) Sumenep, Achmad Fauzi, SH mengatakan, faktor tingkat pendidikan menjadi salah satu aspek yang paling banyak berpengaruh dalam menyadarkan masyarakat untuk menolak terhadap politik uang di setiap pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu), termasuk pemilihan Kepala Desa.
“Seluruh lembaga pendidikan formal maupun non formal, partai politik dan organisasi kemasyarakatan mempunyai peran penting dalam upaya menyadarkan masyarakat untuk mencegah sekaligus menghindari money politik di setiap Pemilu,” tegas Wakil Bupati pada Halaqah Kebangsaan di Pendopo Agung, Keraton Sumenep, Jumat (14/02/2020).
“Semua elemen masyarakat supaya aktif menyosialisasikan pemberantasan politik uang, bahkan menggalakkan ”budaya malu” sebagai gaya hidup kepada kandidat dan kader partai politik termasuk pada masyarakat, agar mereka menolak ketika ada tawaran politik uang,” jelas Achmad Fauzi.
Halaqah kebangsaan dengan tema ”Upaya Meminimalisir Praktek Money Politic dan Oligarki pada tahun Politik 2020 di Kabupaten Sumenep” diadakan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Sumenep dengan menghadirkan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumenep. (Ras/Nin)
