SUMENEP

FKMS Desak Dewan Turun Tangan Terkait Pengangkatan Istri Bupati Jadi Komisaris BPRS

SUMENEP, kompasmadura.com – Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Sumenep (FKMS) kembali melakukan demontrasi terkait pengangkatan Nurfitriyana sebagai Komisaris di BPRS Bhakti Sumekar di depan Kantor Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD), Kamis (08/02/2018). Pasalnya, pengangkatan yang dilakukan terhadap istri bupati itu, terindikasi kuat berbau nepotisme.

Sehingga, mahasiswa mendesak Komisi II setempat turun tangan menyikapi persoalan tersebut. Sebab, tuntutan yang di sampaikan oleh mahasiswa kepada Bupati Sumenep tak kunjung diindahkan. Bahkan saat mahasiswa melakukan aksi ke kantor Pemerintah setempat, tak ada satupun yang menemui mahasiswa.

Koordinator FKMS, Mohammad Sutrisno membeberkan beberapa kejanggalan dalam pengangkatan Istri Bupati Sumenep sebagai komisaris salah satu BUMD yang bergerak di bidang perbankkan di bumi sumekar ini, sangat jelas adanya syarat nepotisme.”Bayangkan saja, pemegang sahamnya Bupati dan yang diangkat adalah istrinya sendiri. Ini kan sudah sangat kentara syarat nepotismenya,” ungkap Sutrisno, Kamis (08/02/2018).

Selain itu, pengangkatan terhadap Nurfitriyana disinyalir melanggar peraturan menteri dalam negeri no 22 tahun 2006 tentang pengelolaan bank perkreditan rakyat, menyebutkan pada pasal 25 bahwa untuk dapat diangkat sebagai komisaris harus memenuhi persyaratan, diantaranya integritas, kompetensi, reputasi keuangan, dan persyaratan yang ditentukan dalam Perda Pendirian BPR Daerah.

Di pasal 26 juga disebutkan, bahwa untuk bisa diangkat menjadi komisaris harus memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya. Dan memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 tahun.”Informasi yang kami ketahui Nurfitriyana lulusan D3 Kepariwisataan,” bebernya.

Bahkan sebelumnya, menurut pria yang aktif di organisasi ekstra PMII Cabang Sumenep itu, pihaknya sempat melakukan audensi dengan pihak direksi BPRS Bhakti Sumekar. Disampaikan oleh Direktur utamanya, Novi Sujatmiko bahwa untuk menjadi komisaris tidak harus berpengalaman di bidang perbankkan. Akan tetapi, Nurfitriyana sudah mengikuti fit and proper test dan dinyatakan lulus oleh OJK (otoritas jasa keuangan) itu sudah layak menjadi komisaris.

Meski demikian, tambah Sutrisno, pihaknya tidak percaya begitu saja.”Kami akan bersurat kepada OJK apakah benar? Ibu Fitri lolos dan pantas jadi komisaris BPRS, kalau itu benar kemudian kapan tes dilakukan? Dan apa dasarnya dan alasanya?” katanya.

“Jangan-jangan bu Fitri bisa lolos fit and proper test itu, karena jangan-jangan ada pemalsuan data yang dikirim ke OJK, ini yang akan terus kami kaji, pelajari dan bahkan cari tau,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sumenep, Bambang Prayogi mengapresiasi dan menampung laporan dan mendukung tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa yang tergabung dalam FKMS. Bahkan, pihaknya menyampaikan kalau pengangkatan Istri Bupati Sumenep sebagai komisaris BPRS Bhakti Sumekar saat ini, mendapat banyak komentar dari mahasiswa. Namun pihaknya, hendak menyikapi persoalan itu, tidak ada data yang jelas.

”Kita bergerak berbicara dengan data, hingga saat ini tidak ada. Jadi kalau ada data masuk baru kita bergerak,” katanya.

Lanjut dia, dengan adanya gerakan mahasiswa ini, baru pihaknya akan menindak lanjuti Keinginan mahasiswa tersebut. Sebab, keinginan mahasiswa agar kami turun tangan menyikapi persoalan ini, sebelumnya emang sudah ada rapat internal komisi melakukan pemanggilan atau mengundang terhadap satgas terkait untuk menanyakan proses penobatan istri Bupati sebagai komisaris di BPRS Bhakti Sumekar.

“Berdasarkan rapat internal komisi II memang punya agenda akan mengundang Satgas terkait untuk membahas pengangkatan komisaris yang dipersoalkan mahasiswa itu, pertengahan bulan ini,” pungkasnya. [die/Nin]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *