BANGKALAN, Kompasmadura.com – Setelah Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Polres Bangkalan menetapkan tersangka dari kalangan pejabat yang seyogyanya menjadi pelayan Bagi masyarakat dan menahannya dibalik jeruji besi Rumah tahanan Negara Bangkalan. Terbukti dengan masing-masing isntansi tersebut menyeret 4 PNS pemkab Bangkalan.
Ke empat pegawai Negeri Sipil tersebut, diantaranya adalah BH dan E (mantan kabag umum dan kasubag Keuangan, setdakab Bangkalan,) akibat menyalahgunakan wewenangnya dalam pengadaan jasa. serta JB dan MP (camat tanjung Bumi dan stafnya), yang sengaja memotong DD.
Terjerumusnya, para PNS tersebut, menurut Wakil Bupati Bangkalan Ir Mondir Rofii, menyatakan bahwa bukan berdasarkan kinerja lembaga pengawas yang lemah yang ada dibawah naungan pemkab. Melainkan sikap dan sifat indvidual yang terlalu berani bertindak diluar koridor.
“Kalau lembaga pengawas kami, yaitu inspektorat sudah bagus, tapi ini dari individualnya masing-masing,” Ucapnya.
Ra Mondir, menilai dengan bahwa temuan dari LHP BPK yang terus ditelusuri oleh kejaksaan salah satu menjadi ajang pembuktian, bahwa hal terseut berjalan diluar jalur.
“Dalam kasus ini bukan menjadi persoalan berjalan keatas atau kebawah ya, tapi ini sudah bukti bahwa individunya yang sangat berani melakukan inovasi di luar aturan,” paparmya.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PKB Bangkalan tersebut, menjelaskan bahwa maksud dari arti inovasi, setiap Pegawai wajib hukumnya berinovasi dalam mengabdikan dirinya kepada masyarakat.
Namun dirinya meminta, agar semua PNS dibawah Pemkab agar tidak berinovasi yang mengakibatkan celaka di kemudian hari,”ayo ikuti saja prosedur yang ada, agar tetap tercata baik,”cetusnya.
Sementara itu, Ketua Komisi A bagian kepemrintahan DPRD Bangkalan, Kasmu melihat banyaknya PNS yang sudah meringkuk di jeruji besi, disebabkan karena tidak ketransparanan dari pihak ekskutif dalam mengelola keuangan negara, jadi tidak ada salahnya kejari Bangkalan mengusutnya satu persatu.
“Kalau pengawasan dari kami sudah maksimal, tapi ada hal yang terkesan tertutup, dan itu masih sering sampai sekarang. Adanya bantuan dari pusat atau pemprov yang turun tanpa ada koordinasi. Moro-moro muncul sudah ada permasalahan,” tandasnya.
Kader parta Gerindra tersebut, menyatakan pula dengan demikian, semakin banyaknya para pejabat publik yang masuk dalam penjara atau terlilit kasus korupsi akan berdampak terhadap keyakinan masyarakat Bangkalan dalam mempasrhakan untu membawa bangkalan kedepan.
“Memang semua pekerjaan ada konsekuensinya, tapi ketika tingkat kepercayaan masyarakat menurun ini pertanda bahaya, jadi saya harap semua PNS segera bersihkan hati dan niat, jika tidak mau nyusul,” tegasnya.
Sepengatahuan dia, bahwa selain yang empat, dipastikan akan menyusul dua orang lagi, dalam kasus bantuan pengadaan mesin tempel di DKP Bangkalan.
“Berarti tidak hanya 4 empat. Akan ada tambahan. Tinggal melihat waktunya saja,” terangnya.
Menurut Kasmu, Idealnya setiap hal apapun alangkah baiknya dikoordinasikan terlebih dahulu, agar tidak menimbulkan permasalahan.
“Kami sangat berharap kedepannya ada koordinasi yang intens, sehingga kami juga bisa menyarankan,” tutupnya. [MA/uL]
