SUMENEP, Kompasmadura.com-Pemerintah Sumenep melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMP-KB) akan melakukan inspeksi mendadak (Sidak) kepada seluruh Camat di Kabupaten setempat.
Kepala BPMP-KB Kabupaten Sumenep Ahmad Masuni mengatakan, pihaknya sudah menginstruksikan pihak yang bertanggungjawab dalam realisasi DD dan ADD tidak melakukan pungutan liar (pungli) atau permintaan upeti, baik di BPMP-KB, Kecamatan hingga desa.
“Yang penting di BPMP-KB sendiri bebas pungutan. Jika ada yang hendak mengurus administrasi DD kami minta agar dipercepat. Kalau di Kecamatan tidak tahu, masalah permintaan upeti mungkin hanya isu. Seharusnya tidak boleh berpikir seperti itu. Bukan jamannya lagi upeti, harus transparan,” terangnya.
Tapi untuk memastikan kinerja Camat, pihaknya mengaku akan melakukan sidak ke semua Kecamatan untuk memastikan pengawasan dari Camat sudah sesuai prosedur. “Nanti akan kami sidak dan mengirim jadwal ke Kecamatan. Minggu ini fokusnya Kepulauan dulu mulai Arjasa dan Kangayan,” imbuhnya.
Sidak segera dilakukan, karena menurut Masuni bulan ini DD tahap kedua akan segera dicairkan. Sehingga pihaknya mau mengevaluasi hasil verifikasi realisasi DD tahap pertama yang dilakukan Camat sebagai tim pembina di Kecamatan.
Masuni menegaskan, verifikator realisasi DD yang paling utama adalah Camat. Sehingga pihaknya akan memastikan sejauhmana profesionalisme Camat untuk menghindari pelaporan yang salah. [Sy/uL]