SUMENEP, Kompasmadura.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung kedalam, Gerakan Mahasiswa Melawan Korupsi (GERAMSI), menggelar aksi demostrasi di depan kantor Bupati Sumenep, mempertanyakan peruntukan Dana Bagi Hasil, DBH Migas.
“Jika Bupati Sumenep, tidak bisa menjelaskan, transparasi DBH Migas, kami meminta Bupati untuk lengser dari jabatannya, jika tidak akan kami ungkap kasus korupsinya,”teriak Imam Arifin koordinator aksi Rabu (19/10/2016).
Tambah dia, permasalahan migas di Sumenep tidak kunjung selesai, terutama di sektor regulasi DBH-nya, sampai saat sekarang belum ada kejelasan. Menurut kajiannya, peruntukan DBH mestinya kesejahteraan masyarakat khususnya daerah ekplorasi, berupa pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, pendidikan, fasum, tranfortasi laut.
Imam Arifin membeberkan, dua perusahaan migas, yang beroperasi, PT Santos, di Giligenting, mengoperasikan blok malio, perharinya menghasilkan gas 100 juta kaki kubik, PT KEI yang mengeporasikan tiga sumber, yakni pulau Sepanjang, menghasilkan minyak mentah 1.500 barel/perhari, pagerungan besar menghasilkan gas 350 juta kaki kubik perhari, sementara Kangean menghasilkan gas 150 ribu ml/perhari.
“Namun sampai saat ini, masyarakat Sumenep, tidak sejahtera, untuk itu Bupati Sumenep harus menemui kami, jika tidak harus turun dari jabatannya,”jelasnya.
Bebernya lagi, hitungan akumulatif selama tiga tahun, yakni 2010, 2011, 2013, menghasilkan 816.568.000 barel, dengan akumulatif selama lima tahun, sejak Desember 2011-November 2015 menghasilkan gas sebanyak 15.309.583.770 MMBTU. Kata dia, hal itu patut dipertanyakan peruntukan DBH migas, di Sumenep terhadap pemerintah. [Sy/uL]
