Menu ✖

Otomatis
Breaking News

POLITIK

E-voting Pada Pilkades Serentak 2027 di Kabupaten Sumenep Membutuhkan Persiapan Yang Matang

badge-check

E-voting Pada Pilkades Serentak 2027  di Kabupaten Sumenep Membutuhkan Persiapan Yang Matang Perbesar

SUMENEP, Kompasmadura.com – Rencana penggunaan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2027 di Kabupaten Sumenep dinilai perlu mempertimbangkan kondisi geografis wilayah kepulauan.

Ketersediaan listrik dan jaringan internet menjadi faktor penting agar penerapan teknologi tersebut tidak justru menimbulkan persoalan baru dalam proses pemilihan.

Anggota Komisi I DPRD Sumenep dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hairul Anam, mengingatkan bahwa karakteristik wilayah Sumenep yang terdiri atas daratan dan kepulauan membutuhkan pendekatan berbeda dalam menyiapkan sistem pemungutan suara elektronik.

Menurutnya, teknologi e-voting memang menawarkan sejumlah keunggulan, terutama dalam mempercepat penghitungan dan rekapitulasi suara. Selain itu, sistem tersebut berpotensi meminimalkan kerusakan surat suara serta mempersempit peluang terjadinya praktik politik uang.

Namun, manfaat tersebut tidak akan optimal apabila fasilitas pendukung belum tersedia secara merata, terutama di desa-desa yang berada di wilayah kepulauan.

“E-voting memang efektif untuk mempercepat rekapitulasi suara, mengurangi risiko surat suara rusak, dan menekan politik uang. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, terutama listrik dan jaringan internet di wilayah kepulauan,” kata Hairul, Rabu (18/11/2026).

Pihaknya menilai, pemerintah daerah perlu terlebih dahulu memetakan kondisi infrastruktur di setiap desa yang akan menyelenggarakan Pilkades. Dengan demikian, penerapan sistem elektronik dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing wilayah, bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi.

Selain persoalan fasilitas, Hairul juga mengingatkan bahwa perubahan sistem pemungutan suara akan berdampak pada pola pengawasan. Jika sebelumnya pengawasan lebih banyak diarahkan pada proses pencoblosan dan penghitungan surat suara, dalam sistem elektronik perhatian harus diperluas hingga mencakup keamanan server dan rekam jejak digital.

“Pengawasan dalam e-voting bukan berarti dihilangkan, tetapi mekanismenya berubah. Karena itu, panitia, BPD, dan para saksi harus memahami cara mengawasi sistem, server, hingga rekam jejak digital,” ujarnya.

Karena itu, ia mendorong agar Badan Permusyawaratan Desa (BPD), panitia Pilkades, serta saksi dari masing-masing calon memperoleh bimbingan teknis sebelum pelaksanaan. Pemahaman terhadap sistem tersebut dinilai penting agar seluruh pihak memiliki kemampuan yang memadai untuk memastikan proses pemungutan suara berjalan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, Hairul meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep tidak bekerja sendiri dalam mempersiapkan agenda tersebut. Koordinasi dengan DPRD dan perangkat daerah lainnya diperlukan, terutama untuk memastikan kesiapan regulasi maupun administrasi pemilihan.

Salah satu hal yang perlu disiapkan adalah sinkronisasi data pemilih bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu, simulasi penerapan e-voting di sejumlah desa percontohan juga perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kendala sejak awal.

“DPMD tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada koordinasi dengan pihak terkait, termasuk memastikan regulasi turunannya jelas dan kesiapan seluruh tahapan. Simulasi juga penting agar potensi kendala bisa diketahui sebelum diterapkan,” katanya.

Mengenai landasan hukum, Hairul menjelaskan bahwa pembahasan rancangan aturan teknis Pilkades menggunakan sistem e-voting belum dapat dilanjutkan karena masih menunggu kepastian regulasi yang lebih tinggi.

Namun saat ini, pelaksanaan Pilkades masih mengacu pada Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa beserta perubahannya melalui Permendagri Nomor 72 Tahun 2020. Pemerintah daerah juga perlu memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa.

Hairul pada prinsipnya mendukung pemanfaatan teknologi untuk memperbaiki tata kelola pemilihan kepala desa. Meski demikian, ia mengingatkan agar modernisasi tersebut tidak mengesampingkan aspek keamanan, transparansi, dan kepercayaan masyarakat.

“Jangan sampai teknologinya sudah canggih, tetapi pengawasannya justru lemah. Hal paling penting adalah memastikan seluruh proses berlangsung transparan dan dapat dipercaya masyarakat,” tutupnya.

Baca Lainnya

DPRD Sumenep Gelar Rapat Paripurna : Fraksi Laporkan Hasil Reses I 2026

18 Nov 2026 - 21:07 WIB

DPRD Sumenep Gelar Rapat Paripurna : Fraksi Laporkan Hasil Reses I 2026

Resmi, DPRD Sahkan Perubahan APBD Sumenep 2026 Sebesar Rp2,61 Triliun

26 Agu 2026 - 13:53 WIB

Resmi, DPRD Sahkan Perubahan APBD Sumenep 2026 Sebesar Rp2,61 Triliun

DPRD Sumenep Gelar Paripurna, Banggar Laporkan Hasil Pembahasan Perubahan APBD 2026

26 Agu 2026 - 10:33 WIB

DPRD Sumenep Gelar Paripurna, Banggar Laporkan Hasil Pembahasan Perubahan APBD 2026

DPRD Sumenep Minta Pemkab Kembangkan Potensi Kekayaan Alam Yang Bisa Tingkatkan PAD Maksimal

17 Jul 2026 - 10:30 WIB

DPRD Sumenep Minta Pemkab Kembangkan Potensi Kekayaan Alam Yang Bisa Tingkatkan PAD Maksimal

DPRD Sumenep Minta Pemkab Segera Lakukan Penghapusan Aset Daerah Tak Bernilai Manfaat

16 Jul 2026 - 11:03 WIB

DPRD Sumenep Minta Pemkab Segera Lakukan Penghapusan Aset Daerah Tak Bernilai Manfaat
Trending di POLITIK