SAMPANG, Kompasmadura.com – Berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Aliansi Sapu Bersih Sampang (Arbhes) beraudensi bersama Bupati, Inspektorat dan UPP Tim Saber Pungli di Aula Pemkab Sampang, Rabu (19/92018). Hal itu protes atas kinerja Tim Saber Pungli yang dinilai carut marut lakukan tindakan.
Sebab, sejauh ini kinerja mereka dinilai tidak sinergisitas antar UPP Tim Saber Pungli Sampang. Selain itu, ada ketidakpastian pengembangan hukum dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) 2017-2018.
“Kasus yang 2017 belum jelas pengembangannya, woro woro lakukan tindakan lagi. Itulah yg menjadi pertanyaan pada kami,” ujar Moh. Siddiq LSM Jaka Jatim Korda Sampang
Pj Bupati Sampang Jonathan Judianto mengaku bahwa mereka (terjaring OTT) telah diberi sanksi berupa disiplin PNS. Misalnya, penundaan pangkat, gaji.
“Sudah kami beri sanksi melalui tim saber,” akunya dihadapan para audensi.
Suasana audensi semakin hangat, karena Kompol Suhartono selaku Ketua Tim Saber Pungli mengakui sejauh ini belum kantongi Standart Operasional Prosedur (SOP).
“Masih dalam proses SOPnya,” Ujar Suhartono. Kekurangan ini akan menjadi atensi kedepan. “Nanti kami akan lakukan rapat bersama,” sambungnya.
Pernyataan itu ditanggapi langsung oleh Noer Hasan. Dia mengatakan, tim saber tidak melakukan tindakan sebelum adanya SOP. “Agar kinerja mereka bekerja maksimal. Artinya tidak asal – asalan bertindak,” kata Noer Hasan dari LSM Lira Sampang
Pria asal Omben ini meminta kepada tim saber ada kejelasan barang bukti hasil OTT tersebut. Menurutnya, sejauh ini tidak diketahui uang hasil tangkapan.
“Apakah dikembalikan ke Negara atau kemana uangnya kami tidak tau. Makanya kami mintan transparan,” kata Hasan sapaannya.
Bahkan termasuk penggunaan anggaran selama ini, dari Rp 700 dan 400 juta,” sambungnya.
“Yang TA 2017 terpakai Rp 400 juta maka sisanya dikembalikan ke Negara.Namun pada tahun 2018 dialokasikan Rp 400 juta,” kata Suhartono. [Ful/Nin]
