SUMENEP, Kompasmadura.com – Kasus pengusiran wartawan bersama warga Yayasan Tanah Leluhur (YTL) oleh Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, atas nama Bustomi semakin memanas. Pasalnya salah satu oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang juga ikut andil dalam kasus tersebut juga menerima pengusiran arogansi dari pejabat negara itu. Minggu, (28/04/2019).
Kabarnya, dari hasil informasi yang dihimpun kompasmadura.com, Heri selaku tokoh muda masyarakat yang ikut serta mengawal persoalan tersebut akan mengusut tuntas persoalan yang ada, serta tidak terimanya ada perlakuan keras yakni pengusiran kepada dirinya sebagai tokoh masyarakat, LSM, insan pers, serta warga YTL.
Hery jenggot sapaan akrabnya itu, sebagai seorang tokoh muda mempertanyakan, kenapa LSM dan warga yang hendak konfirmasi dan klarifikasi beserta wartawan harus diusir dengan cara kasar.
“Kenapa harus ada perlakuan seperti itu, oleh karenanya kami meminta kepada teman-teman untuk diusut tuntas seperti apa kelakuan orang seperti itu,” pintanya.
Hery juga mengatakan, menurutnya seorang pejabat negara tidak layak mengusir wartawan tanpa alasana apalagi dengan cara arogan. “Tidak layak, dia sebagai pejabat negara mengusir wartawan, kami bekerja juga atas nama hukum. Aneh kantor milik rakyat, kok malah diklaim Rumahnya Bustomi, kantor tersebut dibangun dari uang rakyat, jadi semua masyarakat berhak atas kantor tersebut,” kata Hery.
Menurutnya, pejabat negara yang bertugas sebagai Pengacara negara atau pelayan masyarakat harusnya melayani masyarakat dengan baik.
“Seharusnya kan sopan bukan malah main usir dan terkesan memihak pada salah satu pihak, yakni PT Garam yang notabene adalah sebagai negara. Petani Garam adalah Rakyat yang juga bagian dari negara. Kantor kejaksaan dibangun bukan dari uang pribadi Bustomi, dan jangan main klaim itu kantor sebagai rumah pribadinya,” terang Hery dengan nada tinggi.
Pihaknya mengancam hari Senin besok akan ngeluruk lagi ke kantor Kejari Sumenep. “Besok Senin kami bakal datang lagi dengan agenda mempertanyakan maksud dan tujuan kami wartawan, LSM dan warga Yayasan Tanah Leluhur (YTL) diperlakukan seperti itu,” tambahnya. [Hend/Nin]
