close
SUMENEP

FPMJT Duga APBD Di Sejumlah Dinas Marak Di Politisasi

IMG_20190126_110310
Ketua FPMJT, Bambang Supratman. Foto : Hend/kompasmadura.com

SUMENEP, Kompasmadura.com – Memasuki tahun politik demokrasi 2019, para kader partai, maupun Calon Legislatif (Caleg) tengah berlomba-lomba mencalonkan diri di pertarungan Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 menuju kursi panas legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pusat, DPR Provinsi, maupun DPRD Kabupaten. (26/01/19).

Namun, di pesta demokrasi 17 april nanti, saat ini menurut Front Pejuang Masyarakat Jawa Timur (FPMJT), para caleg menggunakan cara kurang sportif dalam memperoleh suara dukungan. Bahkan ditengarai ada unsur politisasi, sehingga diklaim ada beberapa program pemerintah yang bersumber dari ABPD Daerah, APBD Provinsi maupun APBN.

“Banyak program dari pemerintah di jadikan politisasi oleh salah satu calon legeslatif baik itu program infrastruktur, bantuan sosial bahkan ada program dari pertanian juga diklaim adalah bawaannya” ungkap Bambang Supratman kepada media. Sabtu (26/1).

Bambang menjelaskan, Bahwa beberapa program pemerintah itu seperti di pertanian memang dialokasikan kepada kelompok tani, yang merupakan program pemerintah murni anggaran 2018.

“Berdasarkan informasi dari kelompok tani, mereka di arahkan untuk mendukung salah satu calon dengan cara mensosialisakan dan mengkampanyekan kepada masyarakat bahwa, program tersebut didapatkan oleh perjuangan salah satu oknum calon legislatif kabupaten sumenep yang di tengarai kerjasama dengan salah satu oknum kordinator UPT Pertanian” terangnya.

Selain itu, sambung Bambang, harusnya jabatan ASN harus netral dalam berdemokrasi tidak boleh menjadi tim pemenangan apalagi ikut mengkampanyekan salah satu calon.

“Kami menghimbau kepada calon yang akan bertarung pada pemilu 2019 bulan april mendatang agar tidak melakukan politisasi program pemerintah dan jangan memanfaatkan kegiatan sosial pemberian bantuan sebagai pencitraan” imbuhnya.

FPMJT akan mendalami dugaan program pemerintah yang ditengarai di politisasi oleh salahsatu oknum calon legislatif. Pada dasarnya banyak program pemerintah dijadikan sebagai alat sarana politik untuk memenangkan salah satu calon.

“Jika hal ini benar, FPMJT dalam waktu dekat akan melakukan sharing ke komisi II dan dinas terkait biar di lakukan pengawasan” pungkasnya. [Hend/Nindy]

Tags : FPMJT