SUMENEP, kompasmadura.com – Kementrian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia, sepertinya sangat serius dalam masalah pengentasan kesejahteraan rakyat. Dari berbagai program yang di canangkan pemerintah, Penyaluran Bantuan Sosial Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu trobosan yang sangat di rasakan dampaknya oleh rakyat secara langsung.
Meski penyaluran ini belum secara merata di dapatkan semua masyarakat, setidaknya program yang di naungi oleh Dinas Sosial (Dinsos) sedikit banyak dan perlahan mengurangi kesenjangan sosial.
Menteri Sosial Idrus Marham datang ke Kabupaten Sumenep, Madura Jawa Timur, Minggu (04/03/2018) di pendopo agung setempat, melakukan pertemuan dengan penerima PKH dan segenap instasi yang telibat dalam program tersebut, acara ini sekaligus penyerahan Bantuan Sosial (Bansos) serta beras bersubsidi atau Rastra.
Pihaknya sengaja turun langsung keberbagai daerah termasuk Sumenep, untuk memastikan secara langsung PKH benar- benar disalurkan kepada orang yang tepat dan tidak ada pelanggaran atau bahkan penyelewengan dalam setiap prosesnya.
“Saya turun langsung karena kemarin pada waktu sidang kabinet, Pak Presiden tanya saya, pak mensos ini dengar-dengar informasi di Jawa Timur ada yang belum disalurkan Bansos nya?,” katanya, Minggu (04/03/2018).
Sementara itu, Dirjen Pelindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat menjelaskan alokasi bantuan sosial PKH tahun 2018 untuk Provinsi Jawa Timur sebesar Rp7,1 triliun.
“Alokasi bansos PKH untuk Provinsi Jawa Timur sebesar 3,4 triliun terdiri dari bansos PKH reguler untuk 1,7 juta keluarga, PKH Disabilitas 10.833, dan PKH Lansia 38,896,” tegas Harry.
Harry menambahkan untuk Bantuan Pangan Non Tunai dan Beras Sejahtera untuk 2,3 juta keluarga senilai 3,7 triliun. Untuk Kabupaten Sumenep, Kemensos menyalurkan bantuan sebesar Rp297.955.690.000 dengan rincian, PKH sebesar Rp128.924.720.000, Beras Sejahtera atau Rastra sebesar Rp168.981.120.000, Bantuan Paket sembeko sebesar Rp47.600.000, dan anak berpretasi sebesar Rp2.250.000. (Khairul/die).
