JAKARTA, Kompasmadura.com – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa tidak ada keharusan bagi sekolah untuk menerapkan program pendidikan karakter lima hari sekolah _(Full Day School)_ dalam seminggu. Demikian disampaikannya setelah menerima Jamaiyah Batak Muslim Indonesia di Istana Merdeka, Kamis 10 Agustus 2017.
“Jadi perlu saya tegaskan, perlu saya sampaikan bahwa tidak ada keharusan untuk lima hari sekolah. Jadi tidak ada keharusan _full day school_ supaya diketahui,” kata Presiden.
Menurut Presiden, faktor kesiapan tiap sekolah yang berbeda-beda menjadi penentu apakah sekolah tersebut siap untuk menerapkan program _full day school_.
“Karena ada yang siap, ada yang belum. Ada yang sudah bisa menerima dan belum. Kita harus tahu yang dibawah seperti apa. Dan jika ada sekolah yang sudah lama melakukan sekolah lima hari dan didukung oleh masyarakat, ulama, dan orang tua murid silahkan dilanjutkan,” ucap Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menjelaskan bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 mengenai kebijakan sekolah lima hari atau _full day school_ telah diganti dengan Peraturan Presiden (Perpres).
“Jadi Permendikbud ini diganti dengan Perpres. Tapi untuk _detail_-nya tanyakan ke Menteri Sekretaris Negara,” ucapnya.
Bey Machmudin / Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden
