SUMENEP, Kompasmadura.com – Orang nomer satu di kabupaten Sumenep, A. Busyro Karim mengingatkan para Kepala Desa (Kades) agar mengakhiri politisasi pendataan warga miskin di desanya.
“Saya sering mendapat laporan dari masyarakat, Bahwa yang terjadi selama ini, kalau bukan pendukungnya, Maka tidak didata sebagai warga penerima kartu sehat. Kalau sudah seperti ini, maka yang dirugikan itu pasti masyarakat,” katanya.
Bupati Sumenep membuka Sosialisasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di kalangan Kepala Desa. Senin (22/05/2017)
“Masyarakat pastinya punya hak untuk menerima pelayanan kesehatan. Tidak perlu dihubungkan dengan politik di tingkat desa. Ini yang harus dipikirkan para pimpinan pemerintahan desa,” Ungkap Bupati.
Pihaknya sangat berharap setelah sosialisasi tersebut, tidak ada lagi keluhan dari masyarakat tentang pendataan warga miskin yang berhak menerima layanan kesehatan gratis.
“Untuk anggaran pelayanan kesehatan gratis warga miskin itu cukup besar dengan gelontaran dana Rp 63 milyar. Maka dengan sosialisasi ini, para kades yang dikumpulkan supaya penerima layanan kesehatan gratis itu tepat sasaran. Ujarnya [Ri/Put]
