SUMENEP,Kompasmadura.com – Sejak Tahun 2015 lalu bergulir pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Namun hingga saat ini ini masih timbul tanda tanya.
Rencana Pembangunan Gedung baru tersebut di keluarkan oleh DPRD setempat. Sebab hasil kajian konstruksi kondisi bangunan di lantai dua sudah tidak layak.
Bupati Sumenep, Abuya Busyro Karim mengangapi rencana pembangunan itu, dia mengatakan bahwa sudah menganggarkannya. Akan tetapi sesuai rekomendasi dari Gubenur Jawa Timur, untuk sumenep masih belum menjadi prioritas.
Dia menembahkan, menurutnya jika mengacu pada arahan Presiden Republik Indonesia (RI) di beberapa daerah masih belum diamanatkann untuk melakukan pembangunan gedung pemerintahan terlalu berlebihan. Namun lebih di prioritaskan terhadap kepintingan masyarakat setempat.
“Kami Sudah menganggarkan, namun pembangunan gedung pemerintahan belum menjadi prioritas,” ungkapnya, Jum’at (14/04/2017).
Selain itu ditempat terpisah Presiden Mahasiswa (Presma) Unija, Moh Sutrisno, (22) mengaku sangat tidak sepakat jika anggaran besar harus di keluarkan untuk pembangunan gedung pemerintahan, utamanya DPRD setempat.
Menurutnya, masih banyak yang lebih perlu di prioritaskan mendapatkan alokasi anggaran tersebut, salah satunya kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Masih banyak infrastruktur yang perlu di bangun.
Kemudian, rumah tak layak pakai yang di tempati warga kecil, miskin tak berdaya yang memerlukan bantuan.”Masih banyak lagi jika dirinci untuk kebutuhan pembangunan masyarakat,” ungkapnya. Jum’at (14/04/2017).
Sambung Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumenep itu, selama kantor DPRD masih dapat di tempati untuk apa di rehab dan bahkan dibangun baru lagi.”Ngantor jarang juga, lebih baik untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat,”tegasnya.
Untuk diketahui, Sebelumnya di ungkapkan oleh Sekertaris DPRD Sumenep, Mohammad Mulky, tahun 2017 ini angaran yang dikucurkan dari APBD sebesar RP. 30 Miliar, Namun Pembangunan belum bisa dilakukan. Karena masih tahap perencanaan dan pengurusan izin dan koordinasi dengan dinas terkait.
Selain itu, di perkirakan kebutuhan anggaran dalam pembangunan gedung akan menghabiskan sekitar Rp. 60 Miliar. [Ri/Put]
