BANGKALAN,Kompasmadura.com – Lambannya realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2017 hingga awal bulan ketiga ini, ternyata mendapatkan sorotan khusus dari Wakil Gubernur Jawa Timur.
KH. Syaifullah Yusuf mengimbau kepada sekretaris Daerah Bangkalan beserta jajaran dibawahnya agar segera merealisasikan APBD Bangkalan. Sebab, jika dibiarkan yang dirugikan adalah rakyat Bangkalan.
“Kami menghimbau kepada pak Sekda dan juga segenap perangkatnya untuk bisa menggorokkan pembangunan yang ada di Bangkalan ini, yang sudah terencana dalam APBD 2017,” Ucapnya dihadapan awak media, pasca menghadiri acara seminar Nasional di Gedung Rato Ebhu Bangkalan, Senin (16/03).
Pria yang kerap disapa Gus Ipul, ketika APBD sudah bisa direalisasikan maka secara otomatis bisa membantu dalam mempercepat pembangunan di Bangkalan.
Menurut Gus Ipul pernecanaan yang sudah tertuang dalam apbd 2017 harus dijalankan dengan tepat waktu dan pelaksanaannya harus seuai target, “Misalnya, realisasinya nanti 50 persen kan kasian rakyatnya. Oleh sebab itu ini harus ada team monitoring seperti di Jawa Timur agar pembangunan ini berjalan lancar,” tuturnya.
Ditegaskan oleh dirinya, bahwa di triwulan kedua pada tahun 2017 wajib di realisasikan,”bagaiamanapun pemerintah ini harus tetap patuh pada peraturan,” cetusnya.
Jika tetap, lanjut dia, maka dipastikan olehnya, Bangkalan akan mendapatkan sanksi dari pemerintah pusat. “Dilihat saja dulu, kalau memang tetap seperti ini, maka akan dapat sanksi,” terangnya.
Terpisah, Ketua DPRD Bangkalan, Imron Rosyadi juga ikut heran dengan kondisi Bangkalan yang kini setiap SOPD belum ada yang menjalankan realisasi dari APBD 2017 tersebut.
“Heran saya, kenapa kok belum ada yang merealisasikan. Apa yang menghambat sebenarnya,” sergahnya.
Dirinya berjanji akan menindak lanjuti kejanggalan tersebut, akan tetapi dirinya masih menunggu laporan dari setiap komisi.
“Kalau nanti ada laporan dari setiap komisi dan perlu untuk ditindak lanjuti, akan kami tindak lanjuti, karena prosedurnya sedemikian,” Pungkasnya. [MA/Dya]
