SUMENEP, Kompasmadura.com – Pergantian sejumlah punggawa pemerintahan di Kabupaten Sumenep khususnya Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) mendapat sorotan dari sejumlah kalangan. Salah satunya dari warga yang terimbas pembebasan Lahan Bandara Trunojoyo Sumenep, Subiyakto.
Pihaknya akui tidak pernah menerima uang pembayaran pembebasan lahan Bandara Trunojoyo tersebut.
“Dia (Sustono) tidak profesional dan tidak layak menduduki jabatan Kepala Dinas Perhubungan. Kalau Dishub itu harus teknis. Memang tidak ada yang pantas dan layak di Kabupaten Sumenep menduduki pimpinan Dishub. Karena tenaga teknis di dinas perhubungan itu harus dididik dan punya skill khusus soal kompetensi perhubungan. Jadi wajar saja kalau Sustono dicopot dari jabatan Kadishub,” terang Subiyakto, Rabu (8/5/2019).
Sementara itu, dana pembebasan lahan yang dianggarkan mencapai Rp 64 Miliar itu justru hanya terserap sekitar Rp 23 Miliar saja, dari total anggaran Rp 64 Miliar yang teranggarkan di Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2018 lalu. Sekitar 25 persen saja dari total anggaran pembebeasan lahan yang diserap oleh Dishub.
Menurut, Yanto sapaan akrabnya itu, Kadishub beralasan anggaran pembebasan lahan Bandara Trunojoyo itu bertahap. Anggaran yang sudah diploting sejak 2015 silam ditunda hingga 2017. Tahun Anggaran 2017 lantaran anggaran tidak cukup akhirnya semua lahan atau tanah yang sudah masuk (Penlok) Penentuan Lokasi akan dibayarkan 2018 sesuai perintah Apraisal Rp 64 Miliar.
“Jadi dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2018 itu sudah diminta oleh Tim Apraisal untuk dianggarkan dan direalisasikan oleh Dinas Perhubungan. Anehnya hanya terserap sekitar Rp 23 Miliar dari total Rp 64 Miliar. Saya pertegas anggaran pembebasan lahan itu ada bahkan sudah diploting dalam PAK atau APBD-P,” jelasnya.
Anehnya, kata, Yanto, hasil mutasi Kadishub, Sustono, masih bertahan di Dinas Perhubungan dengan menjabat sebagai Plt Dinas Perhubungan. Meskipun dia juga sebenarnya sudah digeser ke Sekretariat DPRD Sumenep sebagai Sekwan (Sekretaris Dewan).
“Sudah jelas Kepemimpinan Sustono ini sudah menghancurkan Pemerintahan Kabupaten Sumenep khususnya Bupati Sumenep. Kenapa masih dipertahankan sebagai Plt Dinas Perhubungan. Apa memang Pemerintahan Sumenep ini kehabisan stok pemimpin atau pejabat tinggi? Apa gak ada pejabat yang pantas? Kalau itu yang terjadi, regenerasi birokrasi itu bisa dikatakan gagal,” terang Yanto.
Sementara Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sumenep Abd. Madjid ketika didatangi ke ruang kerjanya oleh awak media, pihaknya merekomendasikan ke bagian Bidang Terkait kepegawaian.
Namun saat bertemu dengan Kepala Bidang (Kabid) Kepegawaian, Suyitno, mengatakan soal perpindahan atau mutasi jabatan eselon II tentunya sudah melalui assesment, “Sudah melalui Uji Kompetensi dan berdasarkan rekomendasi KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara). Kalau Sustono dipindah ke Sekretaris DPRD, bisa jadi hasil Uji Kompetensi, dia memang layaknya disana,” tuturnya. [Hend/Nin]
