PHNOM PENH, Kompasmadura.com – Kondisi dunia yang makin mengkhawatirkan dan dinamika geopolitik kawasan menguji kredibilitas dan relevansi negara anggota ASEAN. Oleh karena itu, Presiden menyerukan pemerintah dan parlemen negara ASEAN harus bersinergi untuk memperkokoh kesatuan dan sentralitas ASEAN.
Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat melakukan pertemuan dengan pemimpin ASEAN dan perwakilan ASEAN Inter-Parliament Assembly (AIPAA) di Hotel Sokha Phnom Penh, Kamboja, pada Kamis, 10 November 2022.
“Kredibilitas dan relevasi ASEAN diuji di tengah tantangan ini, bila ASEAN gagal jadi solusi, kredibilitas dan relevansinya akan terus dipertanyakan. Pemerintah dan parlemen harus bersinergi untuk memperkokoh kesatuan dan sentralitas ASEAN,” ucap Presiden Jokowi.
ASEAN, menurut Presiden Jokowi, sudah tidak asing lagi dengan krisis. Dari dalam ASEAN sendiri, ada krisis politik di Myanmar di mana isu tersebut berkaitan erat dengan demokrasi dan situasi kemanusiaan.
“Peran ASEAN untuk menyelesaikannya, dinanti rakyat kita dan dunia, jadi perlu dapat perhatian khusus parlemen negara ASEAN,” ujar Presiden Jokowi.
Sementara itu, dari luar ASEAN, Presiden Jokowi mengemukakan isu dinamika geopolitik kawasan. ASEAN dituntut untuk menavigasi rivalitas kekuatan besar yang makin tajam.
“Kita tidak ingin melihat perang di kawasan, perang akan menjauhkan cita-cita kita Indo-Pasifik sebagai _epicentrum of growth_,” kata Presiden Jokowi.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menyampaikan keinginan Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023 untuk berkontribusi membangun ASEAN yang lebih kuat, yang mampu menghadapi tantangan masa depan yang makin kompleks, dan mampu melindungi kawasan dari guncangan eksternal, serta mampu mempertahankan independensi ASEAN di tengah rivalitas kekuatan besar.
“Saya harapkan dukungan parlemen negara ASEAN terhadap keketuaan Indonesia. Bersama kita buktikan kepada rakyat kita dan dunia, ASEAN tetap relevan,” ungkap Presiden Jokowi.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
