SUMENEP, Kompasmadura.com – Diduga cacat hukum, Tes calon Komisioner Informasi (KI) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, dalam pelaksanaan Fit And Proper Test perlahan mulai terkuak. Pasalnya, kejanggalan tersebut sempat diadukan ke KI Provinsi Jawa Timur, oleh Herman Wahyudi, warga Karanganyar, Kecamatan Kalianget, tahun lalu. Selasa, (25/03/2019).
Pihaknya menduga, jika nilai muncul setelah gugatan ke KI. Sebab, saat sidang tidak pernah ada nilai ditunjukkan, maka pasti ada main didalamnya. “Keputusan itu sudah hampir dilantik, dan itu sudah jelas menyalahi regulasi. Karena dari awal telah bertentangan dengan Perki itu sendiri. Apabila pelantikan itu tetap dilakukan, sedangkan telah menyalahi Perki, otomatis didalamnya sudah ada Kolusi,” tegas Herman Wahyudi.
Dalam laporannya, pihak pelapor meminta nilai hasil uji kelayakan dan kepatutan oleh komisi bidang hukum dan pemerintahan serta video pelaksanaan. Namun, sampai kasus ini tuntas data yang diminta tidak dipenuhi. Terlapor dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep hanya menunjukkan hasil voting di internal komisi.
Sementara, dalam surat putusan media KI Jatim nomor 61/V/KI.Prov.Jatim.Ps-A-M/2018, di mana dalam putusan itu memerintah keduanya untuk memenuhi kewajibannya. Terlapor memenuhi permintaan nilai hasil uji kelayakan dan video.
“Namun, tidak ada nilai yang diberikan apalagi ditunjukkan kepada kami, termasuk video juga tidak diberikan,” kata pelapor Herman Wahyudi.
Pihaknya mengaku akan diberikan daftar hasil voting dan contreng pemilihan di komisi pimpinan Hamid Ali Munir. “Saya saat melapor hanya meminta nilai dan video. Namun, tidak ada nilai yang ditunjukkan. Jadi sangat aneh,” terangnya.
Selain itu, pelaksanaan proses rekruitmen tersebut dianggapnya memang bermasalah. Sehingga, wajar jika banyak pihak mempertanyakan adanya kejanggalan dalam rekruitmen tersebut.
“Ya, jika tidak ada nilai maka jelas ini melanggar Perki nomor 4, di mana Fit And Proper Tes itu harus ada nilai,” tambahnya. [Hend/Nin]
