SUMENEP, Kompasmadura.com – Warga Kepulauan Kabupaten Sumenep mengeluhkan terhadap pelayanan dan pembangunan Infrastruktur yang merasa di anak tirikan atau banyak ketimpangan dibandingkan pembangunan di daratan.
Sehingga mengancam akan lepas dari Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Sumenep, jika ketimpangan yang dikeluhkan oleh warga kepulauan belum kunjung diperhatikan dan ada peningkatan pembangunan serta pelayanan secara maksimal.
“Banyak ketimpangan seakan warga kepulauan dianaktirikan atau tidak diperhatikan oleh Pemkab Sumenep,” ungkap, Syafiudin salah satu warga kepulauan Kangian, bagian penggagas rencana Kabupaten Kepulauan, Minggu (03/09/2017)
Dijelaskannya, beberapa keluhan yang sangat menganaktirikan bagi warga kepulauan, salah satunya pada transportasi laut yang menjadi kebutuhan urgen bagi warga untuk menyebrang ke daratan dan distribusi barang, baik bahan pokok serta lainnya.
Di ketahui, pelayanan transportasi yang disediakan sangat buruk, salah satu contohnya pelayanan kapal sering kali tidak maksimal.” Banyak penumpang yang acap kali terlantar dan berdesaan di dalam kapal, sebab kapal terbatas,” terangnya, Minggu (03/09/2017).
Selain itu, yang perlu di perhatikan oleh pemerintah, ketersediaan Listrik di kepulauan yang saat ini sangat minim, khususnya di Kepulauan Kangean, energi listrik hanya dapat di nikmati pada malam hari.
Sedangkan pada siang hari tidak ada energy listrik untuk mengidupkan televisi, lampu dan lain-lain. Sambung dia, kemudian pada infrastruktur yang juga sangat minim penganggarannya.
Disebutkan, sepengetahuannya sekitar Rp 5 Miliar, harusnya mencapai Rp. 10 Miliar atau lebih, sebab Anggaran Dana Desa belum dapat menupang pembangunan infrastruktur fisik secara maksimal.”Jadi kami meminta kepada Pemkab Sumenep agar menganggarkan untuk pembangunan infrastruktur di kepulauan puluhan miliar,” tukasnya.
Jika Pemkab tidak merealisasikan atau ditindak lanjuti keluhan warga kepulauan ini, maka menurutnya akan melakukan tindakan untuk tetap memisahkan dari bagian Pemerintahan Kabupaten Sumenep, dan berdiri sendiri menjadi Kabupaten/Kota Kepulauan.
Disinggung terkait kesiapan menjadi Kabupaten Kepulauan, pihaknya menjawab secara tegas siap, bahkan persiapan secara Sumberdaya Daya Manusia (SDA) sudah cukup mempuni.”Jika belum ada peningkatan dari tiga hal yang menjadi keluhan, maka kami sudah siap secara segala halnya, menjadi Kabupaten/Kota Kepulauan,” tegasnya.
Sementara itu, Ditegaskan pula oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi III, Sukri mengatakan berdasarkan diskusi yang telah dilakukan dengan warga kepulauan khususnya Pulau Kangean, beberapa ketingpangan itu, pada Sektor transportasi Laut, Listrik dan Pembangunan Infratruktur.
Pihaknya sudah memperjuangkan untuk transportasi kepulauan agar dapat menambah kapal.”Alhamdulilah melalui Dinas Perhubungan dan PT Sumekar Line sudah membuat kapal dan sudah di tender, insyaallah pada 2018 akhir dapat terwujud,” terangnya.
Sementara, untuk Infratruktur pihaknya sudah memperjuangkan penambangan anggaran melalui Banggar. Sementara, tambah politisi asal Kepulauan Kangean itu, hanya secara prinsip mendukung terhadap pembangunan listris agar dapat hidup selama 24 jam.
“Itu bukan bagian kami di DPRD namun secara prinsip sebagai politisi dari Kepulauan kami sangat mendukung dan berharap persoalan listrik di kepulauan segera terselesaikan,” imbuhnya. [Ri/Nin]
