close
PENDIDIKAN

Dewan Tolak Kebijakan Permendikbud 23 Tahun 2017

IMG_20170615_183323

SAMPANG, Kompasmadura.com – Penetapan Permendikbud nomor 23 tahun 2017 tentang Full Day School dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menimbulkan polemik diberbagai elemen. Salah satunya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang.

Wakil rakyat yang duduk di Komisi IV dengan tegas menolak Permendikbud tersebut. Alasannya, Peraturan itu tidak layak diterapkan Lembaga Pendidikan wilayah Sampang.

Alasan lain, sistem pengajaran pendidikan keagamaan (Madin) sejauh ini sudah berlangsung dengan baik. Maka harus mengubah tatanan ini jika dipaksakan diterapkan rencana FDS tersebut.

“Perlu dikaji ulang jika Permendekbud itu diterapkam di Sampang. Bahkan nampaknya kurang tepat jika FDS itu diterapkam di Sampang, ” kata Ketua Komisi IV DPRD Sampang Amin Arief Tirtana, Rabu (15/6/2017) pukul 11.17 wib.

Langkah selanjutnya, masih kata Amien, dirinya akan berkomunikasi bersama Dinas Pendidikan, dan Kementrian Agama Sampang mengenai FDS itu. “Dua instansi ini sangat berperan tentang kebijakan ini, ” ucapnya. [Zal/Nin]

Tags : Permendikbud