MALANG, Kompasmadura.com – Seiring upaya pemerintah untuk mendorong tercapainya target program sertifikasi lahan masyarakat secara gratis, dalam setiap kunjungan kerjanya ke daerah, Presiden Joko Widodo selalu menyempatkan diri untuk menyerahkan sertifikat tanah secara langsung kepada masyarakat yang mengikuti program tersebut. Termasuk dalam kunjungan kerjanya ke Kota Malang, pada Rabu, 24 Mei 2017, Presiden menyerahkan 10.038 sertifikat kepada masyarakat yang berasal dari kota/kabupaten yang ada di Jawa Timur.
“Laporan yang saya pegang, yang diserahkan hari ini ada 10.038 sertifikat. Tolong sertifikatnya diangkat semuanya, jangan diturunkan dulu, akan saya hitung,” ujar Presiden Joko Widodo kepada masyarakat yang hadir.
Hal tersebut membawa kebahagian tersendiri bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Jawa Timur. Mengingat selama ini masyarakat sering mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan akses permodalan dan pendampingan usaha.
“Pak Presiden, ini masyarakat Jawa Timur senang sekali, Pak. Karena tadinya bank-bank tidak mau _noleh_ ke masyarakat karena masih petok D dan letter C,” ungkap Gubernur Jawa Timur Soekarwo dalam sambutannya.
Oleh karena itu, Kepala Negara berpesan kepada masyarakat agar sertifikat tersebut benar-benar digunakan untuk hal-hal yang bersifat produktif.
“Sertifikat yang sudah dipegang benar-benar dimanfaatkan untuk keluarga kita, untuk kesejahteraan kita. Jangan sampai justru karena pegang sertifikat kita menjadi tidak senang,” kata Presiden.
Mengingat pentingnya sertifikat sebagai bukti hukum yang kuat atas kepemilikan lahan, Presiden Joko Widodo memerintahkan jajaran terkait untuk bekerja dengan cepat agar target penyerahan sertifikat dapat segera terwujud.
“Caranya bagaimana? Terserah Pak Menteri, yang penting saya sudah perintah. Kalau sudah perintah, pasti saya cek. Kita diberi amanat rakyat untuk bekerja, menteri juga untuk bekerja,” tutur Presiden.
Berdasarkan laporan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, dari jumlah 2,75 juta bidang tanah yang ada di Jawa Timur, baru 1,065 juta atau sekitar 39 persen yang telah bersertifikat.
“Sisanya 61 persen masih perlu kita sertifikatkan. Untuk tahun ini 412 ribu, selanjutnya paling sedikit setengah juta bidang,” ucap Sofyan Djalil.
Turut mendampingi Presiden, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.
Penulis : Bey Machmudin
Sumber : Rilis Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
