JAKARTA, Kompasmadura.com – Kamis (13/72023) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menggelar Rapat Paripurna. Rapat yang dipimpin oleh dipimpin oleh Lodewijk Freidrich Paulus Wakil Ketua DPR RI itu, menjadi momentum penyampaian berbagai aspirasi bagi legislatif yang duduk di parlemen.
Seperti halnya yang disampaikan oleh Slamet Ariyadi anggota Komisi 1 DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Madura. Pada kesempatan itu, politisi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyampaikan 3 points penting kepentingan masyarakat Madura.
Ketika points tersebut adalah menyoroti tentang harga tembakau, pendidikan dan pembangunan di kepulauan Pulau Madura. Ketiga points itu dinilai dan penting disampaikan mengingat Pemerintah ikut andil dalam mensukseskan program yang kemudian dirasa dan nikmati oleh masyarakat itu sendiri.
“Apa yang disampaikan saat itu, merupakan aspirasi masyarakat di Madura. Kepentingan masyarakat harus disampaikan dan diperjuangkan, mereka punya yang sama,” katanya.
Politisi muda itu menyampaikan beberapa bulan kedepan bahwa masyarakat Madura khususnya para petani akan panen tembakau. Untuk itu, pemerintah ikut andil dalam harga tembakau. Karena dilapangkan sering kali terjadi harga tembakau tidak sesuai harapan para petani.
“Kira-kira Juli-Agustus mereka akan panen tembakau, dan bagaimana harga tembakau itu tidak mengecewakan petani. Artinya ulur tangan pemerintah dibutuhkan sehingga harga tembakau menjadi harapan para petani,” ujar kepada kompasmadura.com
Kemudian kata Slamet, mengenai Pendidikan. Dimana masa Pandemi covid19, tidak sedikit penduduk Indonesia gugur pada umumnya adalah orang tua. Sehingga, pasca Pandemi ini tidak sedikit pula anak-anak yang menempuh pendidikan kehilangan orang tuanya.
“Maka, saatnya Pemerintah memikirkan nasib mereka (anak,red) untuk membantu biaya pendidikan secara gratis terhadap anak yatim di Madura yang orang tuanya meninggal karena Covid-19. Info yang saya terima, beasiswa untuk Anak Yatim korban Covid-19 itu belum direalisasikan,” ujar Slamet panggilan akrabnya.
Slamet mengaku kecewa terhadap Pemerintah. Karena menilai pemerintah bersikap diskriminatif dan tidak merealisasikan program pembangunan yang diusulkan legislatif dalam mengakselerasi kepentingan masyarakat Madura yang ada di kepulauan. Yakni di kepulauan di Pulau Sapeken dan Kangean yang berbatasan dengan Makassar. Dengan demikian, Presiden sebagai aktor utama untuk mengevaluasi akan pentingnya pembangunan di Kepulauan di Madura sendiri.
“Saya dari fraksi PAN, meminta kepada bapak Presiden untuk mengevaluasi jajarannya yang kurang peka dan kurang mampu menelaah kembali pembangunan di pepulauan khususnya yang ada di Madura,” ujar pria kelahiran Robatal Sampang. (Ful/Nin)
