close
HUKUM

Kejati Mulai Bidik Dugaan Korupsi Pengadaan Buku SD TA 2016

IMG_20171122_155847
Sidik Ketua Jaka Jatim Korda Sampang menunjukkan surat panggilan dari Kejati.

SAMPANG,  kompasmadura.com – Dugaan pengurangan pengadaan buku referensi perpustakaan SD sebesar Rp 2,5 miliar lingkungan Dinas Pendidikan Sampang Tahun 2016 mulai berlanjut dalam proses hukum.

Pasalnya,  Selasa (28/11/2017) Jaka Jatim Korda Jatim diminta dan memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati),  terkait dengan perkara dugaan buku tersebut yang dilaporkan per tanggal (30/08/2017).

Sprint surat yang dikeluarkan oleh Kejati per tanggal (21/11/2017), Jaka Jatim Korda Sampang diminta keterangan dan penjelasan serta dokumen terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan buku referensi perpustakaan SD sebesar Rp 2,5 miliar lingkungan Dinas Pendidikan Sampang TA 2016.

Pihak pelapor (Jaka Jatim)  bersedia memenuhi panggilan Kejati.  Termasuk menyerahkan bukti-bukti dugaan adanya korupsi di lingkungan Disdik Sampang.

Misalnya, bukti pendukung hasil wawancara dengan 18 lembaga SDN yang diambil sample di 13 Kecamatan. Lembaga tersebut sebagai penerima bantuan buku referensi perpustakaan.

“Alhamdulillah,  Kejati akhirnya merespon laporan kamk terkait dugaan tersebut, hari selasa depan ini kami akan ke Kejati” kata Ketua Jaka Jatim Korda Sampang Sidik,  Rabu (22/11/2017).

Didik sapaannya menilai kuat ada tindak pidana korupsi. Sebab,  dia menjelaskan yang tertera dalam draf kontrak (salinan)  antara Disdik dengan pihak pelaksana (CV. Dua Putri Sejahtera) ditemukan ketidaksesuain di lapangan.

Salah satunya, temuan dilapangan yang sangat signifikan adalah pengurangan volume buku (pengurangan jumlah buku).  Misalnya lembaga menerima 2.639 eksemplar tapi lembaga menerima 350 eksemplar.

“Itu yang terjadi di SDN Pancor 1 Ketapang. Dan ada bukti lainnya rata2 penerima bantuan tersebut mengalami hal yang sama,” paparnya.

Dalam drafnya,  kata Didik,  setidaknya ada 50 lembaga yang menerima bantuan buku dengan jumlah total buku sebanyak 131.950 eksemplar. Sementara yang terealisasi 42.092 jumlahnya, maka ada pengurangan volume buku sebanyak 89.858 eksemplar.

“Apabila dihitung dari kekurangan jumlah buku 89.858×20.000, maka nilai kerugian negara sebesar Rp 1,797.160.000,” ujar Didik.

 

 

 

 

 

 

 

Penulis : Syaiful

Editor   : Nindy

Tags : Korupsi