SUMENEP, Kompasmadura.com – Palayanan Kesehatan di RSUD dr Moh. Anwar Sumenep, Madura, Jawa Timur terkesan lalaikan pasien. Terbukti, pasien atas nama Farida, warga Desa Payudan Daleman, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten setempat, harus terlantar selama 12 jam tanpa mendapat kepastian perawatan. Jumat (5/5/2017)
Akibatnya, Pasien tersebut harus terparing kesatikan tanpa ada tindakan cepat yang dilakukan oleh Tim Medis di Rumah Sakit Milik daerah tersebut.
Ach Farid Azziyadi, Ketua Gugus Anti Korupsi Indonesia (GAKI) Kabupaten Sumenep, mengatakan pelayanan yang dicerminkan oleh rumah sakit itu berbanding terbalik dengan peningkatan kualitas yang acap kali di gembar-gemborkan oleh Pemerintah Kabupaten setempat.
Dia menerangkan kejadian yang sangat parah pelayanan yang di berikan rumah sakit itu, pasien Farida masuk ke rumah sakit pada Jumat (5/5/2017) dini hari sekitar pukul 02.00 Wib, dengan keluhan mual dan muntah-muntah. Melihat gejala yang dialami pasien, keluarga korban langsung bergegas meminta untuk dirawat di ruang paviliun.
Namun apa yang terjadi, pasien belum kunjung mendapat pelayanan maksimal. Padahal tidak mengganggu pasien yang lain.“Ini menjadi preseden buruk bagi pelayanan kesehatan di rumah sakit. Berarti pelayanan kesehatan yang prima tidak jalan atau hanya sebatas wacana,” ungkapnya. Jum’at (05/05/2017).
Selain itu, hasil diagnosa penyakit yang dilakukan oleh dokter terkesan lambat. Sebab, meski sudah dilakukan pemeriksaan dan cek darah, namun ketika ditanyakan terkait penyakit yang diderita pasien, salah satu dokter yang menjaga mengaku tidak tahu.
Menurut Mantan Aktifis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu, pihaknya sudah sempat mencoba menemui direktur rumah sakit dan kasi Pelayanan ke ruangannya namun yang bersangkutan tidak ada di tempat.
Sehingga membuat pihaknya akan melakukan audensi pihak rumah terkait buruknya pelayanan kesehatan kepada para pasien. Sehingga kejadian tersebut tidak terulang dan menimpa pasien yang lainnya.“Ini memalukan sekali. Saya akan melakukan audensi kepada pihak rumah sakit agar dilakukan pembenahan dan mengikuti reformasi yang digemborkan oleh bapak Bupati,” pungkasnya.
Karena pasien yang saat ini di acuhkan itu, sudah menggunakan jalur umum. Tentunya siap bayar bukan menggunakan bantuan Surat Pernyataan Miskin (SPM) atau Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.“Jika yang berbayar saja seperti ini apalagi yang gratis,” tutupnya.[RL/Nin]
