SUMENEP – kompasmadura.com – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur akan turun ke rumah-rumah untuk memastikan agar masyarakat miskin medapatkan jaminan kesehatan secara tepat sasaran.
“Kami akan turun bersama dinas terkait, yaitu Bappeda, ke rumah-rumah warga untuk memastikan kondisi mereka (para penerima jaminan kesehatan nasional) di lapangan,” ujar Kepala Dinkes A Fatoni, Senin (18/03/2018).
Menurutnya, verifikasi ulang terhadap data masyarakat kurang terkait program JKN dibutuhkan karena kasus yang terjadi selama ini, tak sedikit masyarakat yang sebetulnya mampu, Namun saat sakit dan membutuhkan banyak biaya menjadi “tidak mampu”.
Fatoni menjelaskan, di Kabupaten Sumenep sejauh ini warga miskin yang dibiayai oleh APBN kaitannya dengan jaminan sosial kesehatan sudah ada sekitar 450 ribu jiwa. Bahkan tahun 2018 direncanakan ada tambahan sekitar 93 ribu jiwa.
“Sehingga nantinya akan menjadi 500 ribu lebih penduduk miskin yang dibiayai melalui APBN,” tambah mantan Sekretaris Dinkes Sumenep itu.
Jika melihat angka kemiskinan di Kabupaten Sumenep yang saat ini hanya sekitar 20 persen, sebetulnya sudah tidak ada masalah lagi. “Cuma itu, masih ada saja masyarakat yang ketika sakit merasa tidak mampu,” tegasnya.
Karena itu, pihaknya berharap ke depan masyarakat yang sudah mampu segera mendaftar ke BPJS. “Iurannya tidak banyak. Hanya 23.500 tiap bulan. Sehingga kalau ada sesuatu, sakit misalnya, tidak repot lagi,” harapnya. [die/Nin]
