close
POLITIK

Ketua umum adkasi saat kunjungan ke kabupaten Bangkalan

adkasi

BANGKALAN, Kompasmadura.com  – Kedatangan Pengurus Asosiasi DPR Kabupaten Seluruh Indoensi (ADKASI) Ke ke kabupaten Bangkalan, ternyata menyampaikan fakta unik dalam tubuh Anggota Dewan yang ada di seluruh penjuru Indonesi.

Fakta unik tersebut, disampaikan langsung oleh ketua Umum Adkasi pusat, Lukman Said bahwa berdasarkan survey dan peneltiannya, sebagian anggota DPR yang ada di seluruh indoensia sebagian banyak kualitas SDM nya dibawah rata-rata.

“Ini kenyataan mas, saya sudah keliling mas, kebetulan dari kompas dan icw juga memperkuat survey tadi, jadi sangat tidak heran jika anggota dewannya kualitasnya dibawah rata-rata,” paparnya.

Disampaikan oleh Lukman sapaan akrabnya, bahwa dari seluruh 417 kabupaten yang terdapat 17.652 anggota DPR seluruh indonesia, sekitar 47 persen kualitasnya masih dibawah.

“Hal ini karena regulasi yang abal-abal, jangan sampai ijazah persamaan diterima, parpol harus selektif. Jangan asal banyak uangnya lalu diterima,” ungkapnya.

Dirinya menuturkan bisa dibuktikan, sebagain anggota DPR yang duduk dipaelrmen tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik, atau  melakukan apa-apa, hal itu disebabkan karena sumber daya manusianya yang sangat rendah.

“Lantas kalau seperti ini siapa yang salah, bukan mereka yang jadi dewan ini, tapi regulasi terkait pemilihan legislatif.” Tuturnya.

Dirinya, mengaku miris, jika saat hearing dengan kepala dinas kerap tidak mendapatkan hasil dikarenakan para anggota dewan kualitasnya jauh dengan kepala dinas.

“Bayangkan saja, kalau kepala dinasnya ini profesor, doktor, insiyur. Jadi wajar saja kalau tidak mendapatkan hasil, karena kemampuan untuk berdebat dengan kadis tidak bisa,” terangnya.

Tak hanya itu, dirinya menyampaikan, bahwa tujuan dirinya mengunjungi DPR Bangkalan, tak lain untuk mengajak seluruh anggota dewan agar bisa meningkatkan kualitasnya, serta memproteksi profesinya, yang dinilai pemprov dan perpus sudah banyak mengambil alih kewenangan daerah.

“Dan ini lagi, sekarang tambang, kehutanan, serta sekolahan SMK ditarik keprovinsi, bagaiaman ini jadinya, padahal yang mengetahui kondisi dibawah ini kami, bukan orang-orang yang ada di senayan, atau pemerintah provinsi,” katanya.

Kader partai PDIP tersebut menjelaskan, bahwa hadirnya Asosiasi ADKasi tersebut, sebagai wadah aset bangsa agar dilingdungi. “Bayangkan saja, kalau semuanya diambil. Akan seperti apa. Kalau mau mindah kepala sekolah atau guru SMK hjarus. Ke provinsi. Jadi ini adalah hal yang tidak baik,” ujarnya.

Dirinya, mengaku, masih hendak mengevaluasi adanya beberapa komponen yang diambil alih provinsi, terumata sekolah SMK, “jika selama satu tahun nanti hasilnya sangat kurang bagus, kami akan minta kepemrintah pusat, agar mengembalikan semua itu,” tutupnya.

Dikonfirmasi secara terpisah, ketua DPRD Bangkalan, Imron Rosyadi, menyaatakan bahwa dirinya sangat berharap daerahnya menjadi rujukan kunker atau study banding dari lembaga DPR kabupaten yang lainnya, dengan cara mendatangkan ADkasi sebagai pemula untuk menngenalkan Bangkalan di mata Indonesia.

“Kedatangan Adkasi ini media awal bagi kami, memperkenalkan Bangkalan melalui dewannya terlebih dahulu, semoga saja disini bisa jadi centra kunjungan seperti daerah yang lainnya,” katanya.

Dia meyakini bahwa kedepannya Bangkalan bisa berkembang, karena hal ini berkaitan dengan prepurtaran ekonomi, “kalau jadi tempat kunker, maka perputaran ekonominya bisa bertambah,” harapnya. [MA/Put]

Tags : DPRD